Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panwaslu Periksa Pasangan Siswandi-Euis Terkait Mahar Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi pilkada
Ilustrasi pilkada
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan bakal calon yang gagal maju di Pilwalkot Cirebon, Jawa Barat, Brigjen Pol (Pur) Siswandi dan Euis Fety Fatayaty memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk mengklarifikasi adanya dugaan uang mahar politik untuk Pilkada.

"Kami memenuhi panggilan Panwaslu, datang ke sini tadi sekitar jam 09.00 WIB," kata Siswandi di Cirebon, Jumat, 19 Januari 2018.

Kedatangannya bersama Euis bertujuan untuk mengklarifikasi berita yang sudah beredar selama ini mengenai kegagalannya mencalonkan diri ke KPU.

Baca juga: Mahar Politik Picu Kecurangan, 5 Provinsi Ini Paling Rawan

Siswandi menginginkan dengan klarifikasi langsung ke Panwaslu diharapkan bisa menemui titik terang terkait persoalan yang beredar. "Hari ini saya diundang Panwaslu untuk mengklarifikasi berita yang simpang siur," kata dia.

Siswandi mengaku selama diperiksa kurang lebih dua jam diajukan sebanyak 27 pertanyaan, tiga pertanyaan pembukaan, empat penutup dan 20 pertanyaan inti.

Panwaslu Kota Cirebon saat ini sedang mengumpulkan bukti dengan melakukan klarifikasi kepada beberapa orang yang mengetahui peristiwa itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sampai saat ini Panwaslu telah memanggil lima orang yang dianggap mengetahui adanya dugaan uang mahar yang diminta PKS terhadap Siswandi-Euis.

Di antaranya ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani, ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso, Anggo PAN Sumardi dan dua bakal pasangan calon Siswandi serta Euis.

Dugaan mahar politik ini muncul saat nama Siswandi-Euis Fety masuk dalam bursa pencalonan koalisi tiga partai yaitu PAN, Gerindra, dan PKS. Namun hingga malam pendaftaran PKS tak kunjung datang memberikan rekomendasi. Ternyata PKS tak ikut mendukung pasangan ini.

Baca juga: Kasus Mahar Politik, Panwaslu Periksa Ketua PKS Kota Cirebon

Sikap PKS itu membuat Siswandi kecewa. Padahal, kata Siswandi, saat perjalanan di kereta api Jakarta-Cirebon sore hari sebelum mendaftar, PKS menyatakan jika dukungan terhadap dia sudah 90 persen. Siswandi menuding batalnya dukungan PKS tersebut karena dia enggan membayar mahar politik. Bahkan, hingga malam hari jumlah mahar yang diminta PKS naik hingga lima kali lipat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Soroti Fenomena Mahar Politik untuk Jegal Pencalonan pada Pilkada 2024

13 Agustus 2024

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
ICW Soroti Fenomena Mahar Politik untuk Jegal Pencalonan pada Pilkada 2024

ICW memperhatikan adanya praktik mahar politik untuk menjegal pencalonan yang akan bersaing.


NasDem Usung Politik Tanpa Mahar, Surya Paloh: Bisa untuk Pilih Pemimpin Terbaik

11 Mei 2023

Simpatisan Partai NasDem memakai atribut saat pendafraran bakal calon anggota legislatif DPR RI di depan Kantor KPU, di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023. Partai NasDem mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Usung Politik Tanpa Mahar, Surya Paloh: Bisa untuk Pilih Pemimpin Terbaik

NasDem mengungkap soal politik tanpa mahar yang telah diusung partai itu sejak lama. Kini idealisme itu tetap digunakan untuk Pemilu 2024.


Polri Tangani 50 Kasus Dugaan Tindak Pidana Pilkada 2020

1 November 2020

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat memberikan keterangan pers terkait gelar perkara kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara di tahap penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk mensinkronkan fakta yang diperoleh terkait insiden kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, dugaan penyebab sementara kebakaran terjadi lantaran nyala api terbuka. Hasil itu didapatkan dari olah tempat kejadian perkara sebanyak enam kali. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polri Tangani 50 Kasus Dugaan Tindak Pidana Pilkada 2020

Awi Setiyono mengatakan perkara yang paling banyak diproses adalah dugaan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Pilkada 2020


PDIP Klaim Tak Ada Mahar Politik dalam Pencalonan Pilkada 2020

11 Januari 2020

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Presiden Joko Widodo dalam Rakernas I PDIP di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Klaim Tak Ada Mahar Politik dalam Pencalonan Pilkada 2020

Hanya saja, Arif melanjutkan, dalam prosesnya tentu ada dana yang harus dikeluarkan untuk pemenangan calon yang diusung PDIP.


Suharso Klaim PPP Tak Mau Terapkan Mahar Politik di Pilkada 2020

5 Januari 2020

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu 20 Maret 2019. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) menyepakati Suharso Monoarfa menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Suharso Klaim PPP Tak Mau Terapkan Mahar Politik di Pilkada 2020

PPP ingin sekaligus mengukur kinerja partai dalam mengusung calon, apakah struktur PPP bisa bekerja efektif sampai jaringan di bawah.


Kata NasDem ke Tito Karnavian: Kami Tanpa Mahar, Semua Gratis

19 November 2019

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019. Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kata NasDem ke Tito Karnavian: Kami Tanpa Mahar, Semua Gratis

NasDem menyanggah pernyataan Tito Karnavian terkait ongkis politik yang mahal. Partai besutan Surya Paloh ini menuturkan tak membutuhkan uang mahar.


PSI Minta Bawaslu Buka Kembali Kasus Mahar Politik Sandiaga Uno

6 Februari 2019

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno berbincang saat menjajal sepatu kulit di sentra industri sepatu Cibaduyut disela kegiatan kampanye di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 23 Januari 2019. Selain mengunjungi sentra industri sepatu Cibaduyut, Sandi juga akan bertemu dengan tokoh muslim se-Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia
PSI Minta Bawaslu Buka Kembali Kasus Mahar Politik Sandiaga Uno

PSI meminta Bawaslu membuka kembali kasus mahar politik Sandiaga Uno. Mereka mendasarkan permintaan itu atas putusan DKPP.


Romi PPP Berkisah Soal Mahar yang Berujung Radikalisme

16 Oktober 2018

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
Romi PPP Berkisah Soal Mahar yang Berujung Radikalisme

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Romahurmuziy bercerita soal mahar yang berujung pada radikalisme.


Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal Kasus Dugaan Mahar Politik

3 September 2018

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan saat berbicara kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi
Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal Kasus Dugaan Mahar Politik

Bawaslu dianggap tidak transparan.


Mahar Politik Sandiaga Tak Terbukti, PKB Hargai Keputusan Bawaslu

31 Agustus 2018

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menemui wartawan sebelum rapat sembilan sekjen partai pendukung capres dan cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Mahar Politik Sandiaga Tak Terbukti, PKB Hargai Keputusan Bawaslu

Karding tak memungkiri ada sebagian pihak yang mempertanyakan keputusan Bawaslu tersebut.