Evaluasi Pilkada, Bawaslu: Potensi Pelanggaran Marak Bisa Dicegah

Reporter

Jumat, 21 April 2017 20:00 WIB

Bawaslu DKI Jakarta merilis hasil evaluasi Pilkada DKI putaran kedua di kantor Bawaslu, Jakarta Utara, 21 April 2017. TEMPO/Aghniadi (Magang)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan proses Pilkada DKI 2017 putaran kedua berjalan baik, lancar dan aman. Hasil Evaluasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta 2017 itu diumumkan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti di kantor Bawaslu, Jakarta Utara, Jumat 21 April 2017.

"Bawaslu DKI dan jajaran sudah mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di 13.034 TPS, kami apresiasi kinerja baik dari KPU DKI. Potensi pelanggaran seperti terjadi di putaran pertama berhasil dicegah," ujar Mimah kepada wartawan.

Dalam konperensi pers itu, Mimah memaparkan beberapa hasil temuan selama proses pilkada putaran kedua, 19 April lalu. Bawaslu mengidentifikasi terjadi kekurangan surat suara di 14 TPS: Jakarta Utara sebanyak 8 TPS, Jakarta Barat 1 TPS, Jakarta Selatan 1 TPS, serta Jakarta Timur 4 TPS.

Perihal penggunaan formulir C6 atau undangan milik orang lain terkait dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu berhasil mengidentifikasi 9 TPS. "Satu dugaan pemilih dengan C6 orang lain, berhasil dicegah di Jakarta Selatan. Juga ada satu temuan pemilih mendapat dan menggunakan 2 surat suara di Jakarta Timur, serta pemilih menggunakan KTP wilayah lain teridentifikasi di 2 TPS," kata Mimah.


Mimah menyatakan keributan sempat terjadi di beberapa tempat, yakni di TPS 17 Kelurahan Petamburan dan TPS 24 Kelurahan Kamal. Intimidasi kepada pemilih dan panitia juga ditemukan di 4 TPS di Kelurahan Kamal serta 1 TPS di Kelurahan Semper Barat.

Mimah menggarisbawahi temuan tentang surat A5 atau keterangan pindah memilih, dimana banyak pemilih kebingungan mengurus persyaratannya dalam waktu yang singkat. "Ini jadi evaluasi ke depan bagi KPU DKI, untuk mempermudah pemilih mengurus A5."

Bawaslu masih membuka Posko Pengaduan bagi pemilih di DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara di kantor-kantor panitia pengawas pemilu terdekat. Pengaduan akan dilayani hingga 25 April 2017.

AGHNIADI | TD

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya