Anies Baswedan bersam istrinya tiba di TPS 28, 15 Februari 2017. TEMPO/Zara Amelia
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, mengatakan semua partai pengusung tidak memiliki rencana menerapkan hukum Islam di Jakarta. Menurut dia, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional adalah partai berbasis agama Islam yang moderat dan terbuka kepada keberagaman.
Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan partai nasionalis yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. “Tak ada yang bisa menghapus keberagaman di Jakarta. Ini sudah ada sejak dulu,” ucap Mardani. Ia yang juga menegaskan tidak ada kontrak politik dengan organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Mardani, Anies-Sandi tak memiliki ikatan berupa janji politik dengan semua organisasi masyarakat, termasuk organisasi Islam, yang mendukung mereka. “Tak ada kontrak politik dengan FPI. Semua sukarela,” ujar Mardani, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Jumat, 21 April 2017.
Anies juga membantah tudingan bakal membuat peraturan daerah berbasis syariat Islam. “Perda syariat atau Jakarta bersyariat itu bukan program kami,” tutur Anies kepada Tempo.
Menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua, sempat bertebaran spanduk kampanye pasangan Anies-Sandi yang bertuliskan dukungan terhadap penerapan perda syariat di Ibu Kota. Kampanye itu juga bertebaran di pelbagai media sosial. Hal tersebut sempat meresahkan warga Jakarta, apalagi sejumlah organisasi masyarakat beraliran Islam konservatif menyatakan mendukung pasangan itu.
Anies menyatakan menolak penerapan perda syariah di Jakarta. Sebab, hal itu akan memperparah perpecahan dan konflik warga Jakarta yang meruncing selama proses pilkada. Karena itu, ia meminta semua pendukungnya kembali mempersatukan masyarakat Jakarta yang terbelah. "Itu adalah tanggung jawab moral kita semua," kata Anies.
