Pilkada DKI Jakarta, Kapolri dan Kapolda Berkeliling Pantau TPS  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 19 April 2017 09:34 WIB

Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, berjabat tangan bersama usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, 17 April 2017. TEMPO/Amirullah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur M. Iriawan bakal mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua, Rabu, 19 April 2017. Mereka berangkat dari Markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Sejumlah pejabat Polri dan Polda Metro Jaya tampak berkumpul di main hall Polda Metro Jaya. Mereka di antaranya Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto.

Baca: Pilkada DKI, Kapolda: Massa dari Luar Boleh Menginap, Asalkan...


Ada pula Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto.

Awak media dapat mengikuti kegiatan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya mengunjungi beberapa TPS. Menurut Bagian Humas Polda Metro Jaya, mereka akan mengunjungi tujuh TPS di Jakarta. Kapolri menaiki mobil, sedangkan Kapolda mengendarai sepeda motor.

Mereka rencananya mengunjungi TPS 4, Jalan Tanah Abang Timur Dalam, Kelurahan Gambir; TPS Taman Suropati; TPS Rawasari, Gedung Ekadiyaksa; TPS 35, Jalan Kebon Nanas Utara, RT 1 RW 7, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara; TPS 4, RW 1, Jalan Luar Batang; TPS Pluit; dan TPS Kota Tua.

REZKI ALVIONITASARI


Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya