Tim Anies-Sandi Laporkan Situs Ini ke Dewan Pers  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 19 April 2017 05:56 WIB

Konferensi Pers Melawan Politik Uang di Posko Cicurug oleh Tim Sukses Anies-Sandi di Jalan Cicurug, Menteng. TEMPO/Irsyan Hasyim(magang)

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pemenangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan portal gerilyapolitik.com ke Dewan Pers. Sebab, mereka menilai berita yang diterbitkan portal itu adalah berita bohong dan fitnah yang merugikan pasangan calon nomor urut tiga.

“Portal ini sudah beberapa kali menerbitkan berita bohong yang menyudutkan dan merugikan pasangan calon Anies-Sandi,” ujar anggota tim advokasi Anies-Sandi, Unoto Dwi Yulianto, di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 April 2017. Dia juga menilai portal tersebut tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik.

Sebelum melakukan pelaporan, tim Anies-Sandi mengatakan melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas portal berita tersebut, tapi hasilnya nihil. “Tidak ditemukan siapa pendirinya, pemiliknya, siapa yang mem-p­osting,” ujar Unoto.

Baca: Dewan Pers Telah Verifikasi 74 Media, Bagaimana Lainnya?

Selain melapor kepada Dewan Pers, Unoto berujar, timnya telah melayangkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengajukan pemblokiran atas situs tersebut.

Wakil ketua bidang media tim pemenangan Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak, menambahkan, ajuan pemblokiran melalui Kementerian Komunikasi sebelumnya sudah ditolak karena pemilik portal tersebut membalas surel dari kementerian. “Mereka bersedia dimediasi,” ucapnya. Dari komunikasi tersebut, diketahui pemimpin redaksi portal itu adalah Tanhana Dijaya, tapi hingga kini jati dirinya masih belum diketahui.

Naufal menambahkan, timnya berkeras portal tersebut bukan media jurnalistik karena hingga kini struktur penanggung jawabnya pun tidak dicantumkan di situs tersebut dan alamat kantornya tidak diketahui. Atas anggapan itu, kementerian akhirnya, kata dia, menyarankan timnya melaporkan situs ini kepada Dewan Pers untuk diverifikasi.

Baca: Dewan Pers: Media yang Terverifikasi Bertambah Jadi 77

“Jika Dewan Pers memverifikasi dan hasilnya situs ini bukan produk jurnalistik, Kominfo akan seketika memblokir,” ujar Naufal.

CAESAR AKBAR


Video Terkait:
Pilkada DKI, Anies: Semoga Pilkada Berjalan Sejuk dan Damai
Pilkada DKI, Usai Nyoblos Anies Sandiaga Datangi Posko Pemenangan

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

6 jam lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

57 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

58 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya