Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Fokus Mencegah Pembagian Sembako

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 17 April 2017 21:08 WIB

Mimah Susanti, Muhammad Jufri dari Bawaslu DKI bersama AKP Fadilah, Penyidik Subdit 1 Keamanan Negara dan Kompol Raindra Ramadhan Syah melakukan konfrensi pers "Hasil Penanganan Pelanggaran PILGUB DKI Jakarta" di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat, 18 November 2016. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan pihaknya akan berfokus pada pencegahan penyebaran sembako pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Fokus pencegahan, kata dia, tak mengurangi proses penindakan adanya temuan sembako tertimbun tersebut

"Kami utamakan pencegahan dulu, penindakan kami lakukan juga dengan pemanggilan para saksi yang dibutuhkan," kata Mimah di Kompleks Monumen Nasional, Jakarta, Senin 17 April 2017.


Baca: Ribut Paket Sembako, Tim Ahok-Djarot dan Anies-Sandi Saling Lapor

Mimah menyebutkan terdapat tujuh lokasi titik dari laporan masyarakat dan pengawas tim yang dijadikan tempat penyimpanan sembako. Titik lokasi tersebut adalah dua titik di Jakarta Selatan, dua lokasi di Jakarta Barat, dan satu titik di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.

Ia menyebutkan dari tujuh titik lokasi temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan sembako tersebut milik tim sukses pasangan calon gubernur nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. "Tapi ini akan kami klarifikasi lebih lanjut pihak yang diduga melakukan pembagian tersebut," ujar Mimah.

Ia pun menjelaskan pencegahan tersebut untuk memastikan pembagian atau praktik politik uang seperti sembako atau selebaran di masa tenang tidak dilakukan lantaran masa kampanye sudah berakhir. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak menerima pembagian sembako tersebut.


Baca: Tim Anies-Sandi: Ada Hujan Sembako di Jakarta

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Timur Sakhroji mengatakan timnya telah memergoki sekelompok relawan yang membawa paket bahan kebutuhan pokok pada Ahad malam, 16 April 2017. Ditemukan juga sejumlah kemeja kotak-kotak yang identik dengan pasangan Basuki-Djarot dalam temuan.

Juru bicara tim pemenangan Basuki-Djarot, Raja Juli Antoni, membantah pihaknya menggelar pembagian atau penjualan sembako murah. Menurut dia, sejak awal tim pemenangan tak pernah terlibat bagi-bagi sembako tersebut.

ARKHELAUS W. | DESTRIANITA

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

17 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya