Menjelang Pencoblosan, Polri Awasi Ketat Media Sosial  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 17 April 2017 15:50 WIB

1stwebdesigner.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia akan melakukan pengawasan dan antisipasi terhadap konten di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan kemarahan masyarakat.

“Kami mohon kepada masyarakat agar tidak melakukan hal (menyebarkan informasi) yang membangkitkan kemarahan dan respon negatif masyarakat,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Markas Besar Polri, Senin, 17 April 2017.

Hal ini berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung pada 19 April 2017. Boy merujuk pada banyaknya pengondisian di media sosial melalui peredaran informasi yang bersifat memprovokasi masyarakat. Selain imbauan itu, kata dia, polisi juga akan melakukan tindak lanjut atas informasi-informasi provokatif itu.



Baca: Survei Media Sosial: Anies-Sandi Unggul dari Ahok-Djarot

“Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan investigasi atas konten yg dapat membangkitkan konflik di masyarakat,” Kata Boy.

Polisi berharap kondusifitas dapat terjaga selama masa tenang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung pada 16 hingga 18 April 2017.

Pencoblosan putaran kedua akan mempertemukan pasangan nomor urut dua Basuki Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dengan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.



Baca: Pengamat: Media Sosial Pengaruhi Pilihan di Pilkada DKI

Meski masa tenang, media sosial tetap ramai dengan cuitan mengenai Pilkada DKI. Hari-hari ini cuitan yang ramai terkait dengan pembagian sembako yang diduga dilakukan oleh simpatisan Ahok-Djarot. Kubu Ahok berkilah tak tahu menahu soal pembagian sembako ini.

Namun dari kubu Ahok pun merilis video Anies Baswedan tengah membagikan sembako. Tim sukses Anies menyebut itu video lama dan tak terkait dengan pilkada putaran kedua.

CAESAR AKBAR|JH


Advertising
Advertising

Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

2 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

14 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya