Dugaan Sembako Ahok-Djarot, Bawaslu: Mengarah ke Politik Uang  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 15 April 2017 14:55 WIB

Ketua KPU DKI Sumarno, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana, Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dalam konferensi pers persiapan pilkada di kantor KPU DKI, 7 Februari 2017. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan pelanggaran ketentuan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur.

Dugaan pelanggaran berupa pembagian bahan pokok (sembako) murah itu tersebar di media sosial, dan mengarah pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. "Sedang ditangani Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Timur. Dugaan itu mengarah pada modus politik uang," ujar Mimah seusai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 April 2017.

Baca: Bawaslu DKI Temukan Dugaan Politik Uang, Siapa Pelakunya?

Mimah belum bisa menyimpulkan ada-tidaknya pelanggaran dalam pembagian sembako tersebut. Bawaslu DKI, kata Mimah, masih mengorek informasi yang ada. "Kami sedang meminta keterangan dari Panwas, tentu kita minta keterangan sebanyak-banyaknya dari (anggota) Panwas yang ada di lokasi itu," tutur dia.

Mimah merasa perlu memanggil pihak pelapor hingga saksi-saksi di kawasan Kampung Sumur. "Cuma selama ini kan saksi itu sulit diminta keterangan," kata Mimah. Pembagian sembako murah itu diunggah dalam bentuk foto dan tersebar di media sosial. Sembako dibagikan seusai salat Jumat di masjid Az Zainiyah, Klender, 14 April 2017.

Baca juga: Politik Uang Paling Banyak Ditemukan di DKI Jakarta

Dalam tulisan yang disertakan pada foto-foto tersebut, disebutkan bahwa sembako yang dimuat dalam tiga truk itu dibagikan oleh tim sukses Basuki-Djarot. Mimah memastikan Panwas bekerja cepat berdasarkan temuan dan laporan yang masuk. "Tak ada kata terlambat. Panwas akan utamakan penelusuran dan pencarian bukti," katanya.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

21 jam lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya