Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kampanye akbar Anies-Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad, 5 Februari 2017. Tim Sukses Anies-Sandi
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra menginstruksikan seluruh pengurus partai di tingkat daerah terlibat memenangkan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.
Mereka bahkan diperintahkan datang langsung ke Jakarta lewat surat yang dibuat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 10 April lalu. Isi surat tersebut menyatakan, "Sudah sampai ke Jakarta pada 12 April 2017 untuk membantu pemenangan Anies-Sandiaga."
Surat yang juga ditandatangani Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani itu ditujukan kepada ketua, sekretaris, dan bendahara partai di tingkat provinsi dan kota/kabupaten seluruh Indonesia. Surat juga memberi instruksi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal Gerindra dari provinsi dan kabupaten kota dari seluruh daerah.
Politikus Gerindra DKI Jakarta, Syarif, mengatakan para petinggi Gerindra daerah bertugas terjun langsung memenangkan suara di wilayah yang ia sebut zona merah alias tempat-tempat yang berpotensi terjadi kecurangan. Mereka, kata Syarif, akan mendekati tokoh masyarakat yang berasal dari daerah tinggal di Jakarta pada zona itu. "Mereka bakal door to door. Sudah kami petakan lokasinya," ujar sekretaris tim pemenangan Anies-Sandiaga itu.
Kedatangan para kader daerah, kata Syarif, juga berkaitan dengan rapat koordinasi nasional Gerindra yang akan dilakukan dalam waktu dekat di Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufik mengatakan seluruh kader daerah yang diundang ke Jakarta bisa juga berkeliling saat pencoblosan 19 April. “Mereka akan berkeliling TPS (tempat pemungutan suara) yang rawan," ujarnya.
Menurut dia, sekitar 1.800 TPS yang rawan tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. TPS yang dianggap rawan itu, Taufik menjelaskan, adalah yang rentan intimidasi terhadap saksi ataupun pemilih. Misalnya, setidaknya 700 TPS di Jakarta Barat ia anggap rawan. "Jakarta Barat paling banyak. Jakarta Utara 400-an," katanya.
