Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat mengikuti debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak sepakat dengan rencana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin merekrut anak-anak putus sekolah sebagai pekerja harian lepas (PHL). Anies menyampaikan ketidaksetujuan itu saat Ahok memaparkan rencana mempekerjakan anak usia 16-18 tahun masuk ke instansi pemerintah.
Setelah bekerja dalam instansi pemerintah, Ahok mengatakan akan memberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat itu nantinya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di sektor swasta. Namun anggapan tersebut disanggah Anies dalam acara debat pilkada DKI putaran kedua, Rabu malam, 12 April 2017.
“Kami (justru) akan gerakkan sektor swasta dan civil society untuk terlibat dalam program kami. Jadi semata-mata tidak mengandalkan pemerintah daerah,” ujar Anies. Menurut Anies, sektor swasta jumlahnya sangat besar di Jakarta sehingga harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Anies menambahkan, dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan warga Jakarta diberi pelatihan khusus, dan ditambah adanya sektor swasta, anak-anak putus sekolah itu bisa berinteraksi lebih luas daripada sekadar berinteraksi dengan pemerintah.
Jawaban Anies tersebut dinilai Ahok membingungkan. Pasalnya, menurut Ahok, beberapa programnya yang melibatkan pihak swasta justru sering disebut membela pengusaha. Ahok menjelaskan, sertifikat yang diterima anak-anak putus sekolah itu nantinya bisa membantu pihak swasta merekrut tenaga kerja yang sudah dilatih selama menjadi PHL.
“Kalau mereka bekerja di swasta dengan sertifikat, gajinya bisa tiga kali UMP (upah minimum provinsi). Jadi pola kami begitu. Justru kami lakukan apa yang tidak bisa dilakukan swasta,” katanya.
Anies menanggapi lagi dengan menuturkan tetap akan melibatkan pihak swasta melalui pendekatan berbeda. Anies menuding Ahok hanya dekat dengan beberapa perusahaan swasta. Anies berjanji akan membuat konsorsium pengelolaan corporate social responsibility (CSR) di Jakarta. Dengan begitu, semua perusahaan akan punya akses yang sama.
“Tidak hanya perusahaan yang dekat dengan gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, setiap proyek hanya muncul nama yang tidak kenal karena yang punya akses bukan hanya yang besar,” ujarnya.
