Bawaslu DKI Segera Periksa Kasus Spanduk Jakarta Bersyariah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 9 April 2017 10:50 WIB

Mimah Susanti, Muhammad Jufri dari Bawaslu DKI bersama AKP Fadilah, Penyidik Subdit 1 Keamanan Negara dan Kompol Raindra Ramadhan Syah melakukan konfrensi pers "Hasil Penanganan Pelanggaran PILGUB DKI Jakarta" di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat, 18 November 2016. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menindaklanjuti laporan tim sukses pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait pemasangan spanduk “Jakarta Bersyariah” yang diduga mencemarkan nama baik paslon yang mereka usung.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengatakan, pihaknya telah menurunkan beberapa spanduk di beberapa lokasi di DKI Jakarta. “Siapa yang memasang itu belum diketahui. Jadi tindakannya adalah menurunkan dulu di beberapa titik yang dilaporkan pelapor,” ujar Mimah Susanti saat dikonfirmasi Tempo pada Ahad, 9 April 2017.

Meski demikian, terkait laporan terbaru dari timses Anies-Sandi terkait keberadaan akun twitter @CangHaris, Mima belum dapat menjelaskan tindakan yang akan ditempuh timnya, karena ia mengaku belum menerima secara resmi laporan tersebut. “Nanti saya coba cek lagi, karena ini pemanggilan dulu, harus dikonfirmasi ke divisi hukum terlebih dahulu,” ucapnya.

Pada Kamis 6 April 2017 lalu, Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan maraknya pemasangan spanduk "Jakarta Bersyariah" yang menampilkan foto Anies-Sandi yang berada di 78 titik yang tersebar di lima wilayah Jakarta.

Selain itu, mereka juga melaporkan keberadaan akun Twitter @CangHaris ke Bawaslu. Laporan tersebut dilakukan karena pemilik akun diduga berniat menjelekkan pasangan Anies-Sandi, namun dengan cara mengaku sebagai bagian dari tim Anies-Sandi.

Ketua tim hukum dan advokasi Agus Otto menduga, keberadaan akun tersebut berkaitan dengan spanduk "Jakarta Bersyariah" yang dikaitkan sebagai bentuk kampanye hitam terhadap Anies dan Sandi. Menurut Agus, dugaan tersebut mengarah pada kesamaan isi twit @CangHaris dan isi spanduk "Jakarta Bersyariah". Selain melapor kepada Bawaslu, tim advokasi juga melaporkan keberadaan akun yang diduga provokatif itu ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akun @CangHaris dibekukan.

DESTRIANITA

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

5 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

7 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

11 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

13 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya