Pilkada DKI, Ahok Minta Saksi Mampu Tangkis Penistaan Agama  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Minggu, 2 April 2017 17:24 WIB

Calon Gubernur Basuki Tjahaja (tengah) dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (kiri) saat memantau pelatihan dan pembekalan materi untuk saksi Pilkada Jakarta, 2 April 2017. TEMPO/Aditya

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pemenangan calon Gubernur dan Wakil. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat menggelar pelatihan terhadap saksi di Kemayoran, Jakarta, Ahad ini. Ahok meninjau ke lokasi bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto.

Dalam sambutannya, Ahok meminta kepada para saksi agar bekerja secara militan. "Saksi jangan hanya di TPS (tempat pemungutan suara)," ucap Ahok, Ahad, 2 April 2017. Menurut Ahok, para saksi harus bisa menangkal isu-isu miring atau fitnah.


Baca: Taktik Megawati Gerakkan Mesin PDIP di Pilkada DKI

Dari pengamatan Ahok, ada isu yang membuat masyarakat bertanya-tanya kepada kinerja Ahok selama menjabat sebagai gubernur. Diantaranya, kata Ahok, seputar penggusuran dan tudingan penistaan terhadap agama. Menurut dia, isu itu cukup mempengaruhi warga. "Di timur (Jakarta Timur) itu bisa 22 TPS, satu kecamatan tidak mau milih," ujar Ahok.

Oleh sebab itu, Ahok secara khusus meminta panitia agar para saksi harus diberikan materi tambahan untuk meluruskan isu yang tidak benar. Tak hanya itu, tugas saksi pun tidak hanya berhenti ketika Pilkada tuntas.

Lebih lanjut, Ahok ingin tetap bisa menjalin silaturahim dengan para saksi agar bisa mengawasi jalannya pemerintahan. "Kalau saksi bekerja dengan baik, saya tidak butuh PNS banyak di kelurahan atau kecamatan. Apalagi bapak/ibu bisa jadi (ketua) RT/RW," ucap Ahok.

Koordinator Tim Manajemen Saksi dan Pengamanan Suara Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha, menambahkan para saksi sudah mendapatkan materi yang diharapkan Ahok. "Ada dua materi utama, wawasan dan teknis kepemiluan," ucap Artha.


Baca juga: Nasdem Bagikan Rekening Bank DKI Bagi Saksi Partai

Menurut Artha, materi pelatihan seputar wawasan berisi tentang bagaimana menjelaskan program Ahok-Djarot ke masyarakat diterima oleh 35.003 saksi. Mereka berasal dari koalisi partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Baca Selengkapnya