Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, bersama seniman wayang orang Bharata, Aries Mukadi, di Sunter Agung, Jakarta Utara, 22 Maret 2017. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pasangan ini akan menerbitkan kartu untuk para pedagang kaki lima agar bisa mendapatkan bantuan.
"Kita siapkan paket kredit 1 tahun 9 persen," ujar Djarot usai menghadiri deklarasi perwakilan pedagang UMKM Jakarta Timur di Rumah Makan Rumpun Bambu, Jakarta Timur, Senin, 27 Maret 2017.
Djarot menjelaskan program bantuan kredit dari pemerintah daerah ini dapat mengecek apakah ada transaksi tunai dilakukan pengusaha UMKM. Ini dibutuhan untuk mengencek apakah penerima bantuan adalah pedagang.
"Kita bisa mendata potensi Ekonomi Kerakyatan ini. Bagaimana modal itu mampu mendorong aktivitas ekonomi secara mikro, ditingkat masyarakat," kata Djarot.
Menurut Djarot, ekonomi sektor informal merupakan tonggak perekonomian Jakarta. Ekonomi sektor informal ini dinilai paling tahan dalam berbagai macam guncangan ekonomi.
"Saya sudah menerapkan ini selama 10 tahun di Blitar untuk angkat PKL dan pasar tradisional," kata Djarot. Dia menambahkan sebagian besar PKL merupakan para pendatang yang berasal dari berbagai komunitas.
"Ini yang coba kita rangkul untuk mendukung program pemerintah DKI. Berkali-kali kami sampaikan bukan sekedar mereka untuk memilih kami tapi untuk mendukung apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan apa yg akan dikerjakan pemerintah," tutur Djarot. AMMY HETHARIA | BUDI R
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan
27 Februari 2024
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan
Amartha dan Unilever Indonesia kolaborasikan jejaring usaha mikro Perempuan dengan jejaring bank sampah berbasis komunitas untuk kelola sampah plastik secara produktif dan ekonomis.
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026
14 Juli 2023
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026
Riset yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young Indonesia menemukan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM yang mencapai ribuan triliun pada 2026.