Ratusan relawan Basuki-Djarot mendengarkan intruksi dan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang didampingi calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Posko Rumah Lembang, Menteng, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menginstruksikan seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota/kabupaten seluruh Indonesia aktif berperan dalam memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dalam pilkada DKI Jakarta. Instruksi ini tertuang dalam surat edaran tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan DPP PDIP.
Selain instruksi untuk berperan aktif, DPP menugaskan pimpinan dan anggota fraksi PDIP di seluruh Indonesia hadir di Jakarta mulai 10 Maret hingga 19 April 2017. Tujuannya adalah membaur dengan masyarakat. Semua kader juga wajib membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, relawan, simpatisan, tokoh agama, dan lain-lain. Surat instruksi itu menyebut akan ada sanksi menanti jika ada kader yang tak patuh pada instruksi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan instruksi ini merupakan implementasi gotong-royong yang sudah lama dilakukan partai. "Saat pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 yang baru saja berlalu, daerah yang tidak menggelar pilkada membantu (daerah) yang melaksanakan pilkada," ucapnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 Maret 2017.
Hasto menjelaskan, strategi pilkada ini tak hanya berlaku di DKI Jakarta. Saat ada pilkada di Papua Barat, misalnya, PDIP juga mengerahkan semua kadernya untuk mendukung. "Di Papua Barat kemarin juga, kalau dibagi proporsional jumlah orang yang dikirim dibagi jumlah penduduk, di Papua Barat persentasenya lebih besar," ujarnya.
Dengan menugaskan kader-kader partai dalam pilkada di daerah lain, tutur Hasto, ada nilai-nilai keindonesiaan yang bisa dipelajari. "Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing betul-betul kami jalankan. Dengan saling bergotong-royong, biaya kampanye calon juga bisa ditekan," katanya.
Menurut Hasto, semakin rendah biaya kampanye, kualitas demokrasi akan semakin meningkat. Sebab, calon tidak akan terjebak pada investor politik yang sering hadir dan mengendalikan kebijakan calon jika terpilih.
"Hal ini banyak terjadi di Amerika Serikat. Makanya biaya politik yang besar akibat pilkada langsung kami tekan dengan cara gotong-royong," ujar Hasto.
