Ketua Umum PPP Djan Faridz menyampaikan ceramah di depan warga Nahdliyin saat Istighosah Kebangsaan di Jakarta, 5 Februari 2017. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz meminta dukungan penuh dari warga Jakarta yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Sebagai salah satu bentuk dukungan itu, Djan meminta warga memasang spanduk yang berisi program khusus.
Adapun isi spanduk itu perihal kesepakatan Ahok-Djarot dengan umat Islam. "Spanduk jelaskan Ahok pro Islam, gak menyatakan pilih Ahok jadi gubernur. Ini menceritakan kesepakatan Ahok-Djarot kepada umat Islam," kata Djan saat memberi sambutan di acara pembukaan relawan Badja Bhineka Tunggal Ika, di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2017.
Dalam spanduk itu berjudul 7 Program Kerja untuk Umat Islam Jakarta. Dalam spanduk itu dituliskan isi dari tujuh program tersebut. Disebutkan pula bahwa kesepakatan itu ditandatangani Ahok dan Djarot pada 17 Oktober 2016. Di bagian bawah, terdapat tanda tangan dan foto Ahok-Djarot dengan kemeja kotak merah mereka.
Djan menargetkan spanduk itu bisa tersebar di 2.500 rumah para pendukung Ahok-Djarot. Di tiap rumah, ia meminta spanduk dipasang satu buah. "Pasang di rumah ibu untuk kepentingan ibu-ibu sendiri. Mudah-mudahan kalau ada tetangga lewat, bisa lihat," kata Djan pada massa pendukung yang hadir di sana.
Ia pun meminta agar spanduk tak dipasang di pagar karena akan menyalahi aturan dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Djan menilai spanduk seperti ini lebih dapat diterima ketimbang spanduk-spanduk berbau SARA yang beredar di masyarakat.
Djan menegaskan hal ini adalah bentuk komitmen pasangan inkumbem itu dalam mendukung umat Islam di Jakarta. "Marbot, gaji bulanan. Ini Ahok Cina mau janji marbot dan lain-lain dapat gaji bulanan. Pasti bawa manfaat untuk umat Islam," kata Djan.
Dalam acara itu, Djarot ikut hadir bersama istrinya Heppy Farida. Selain itu, ada Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Frans Lebu Raya.
