Sejumlah warga berselfie dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat meninjau lokasi banjir di Jalan Cipinang Bali IV, Cipinang Muara, Jakarta Timur, 21 Februari 2017. TEMPO/LARISSA
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap tidak ada cuti kampanye pada putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI 2017. Djarot menilai, cuti selama 3,5 bulan pada putaran pertama kemarin sudah cukup.
“Kami tuh sudah cuti 3,5 bulan loh. Bukannya capek, ini kan berpengaruh pada pelayanan,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017. Djarot khawatir pelayanan masyarakat akan terganggu jika Komisi Pemilihan Umum memberlakukan cuti kampanye pada putaran kedua selama satu bulan.
“Kalau tambah satu bulan, kan berarti 4,5 bulan. Yang kami perhatikan adalah masyarakat. Jangan sampai pilkada mengganggu proses pelayanan, dan aksi di lapangan untuk mengeksekusi proyek-proyek strategis,” ujar Djarot.
Bila Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot harus cuti, maka Menteri Dalam Negeri akan menunjuk pejabat eselon I sebagai pelaksana tugas gubernur. Hal ini membuat Djarot khawatir kinerja pemerintahan kurang meningkat.
Sebab, dia menuturkan, pelaksana tugas gubernur tidak punya kekuatan cukup untuk menekan karena kewenangan yang terbatas. Selain itu, kata Djarot, masa kerjanya yang singkat. Sedangkan pemimpin definitif memiliki kewenangan yang jelas. “Sehingga pemimpin definitif idealnya bisa menggenjot dan meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata Djarot.
Djarot juga menilai tidak perlu ada kampanye bila hanya ada penajaman visi-misi dalam bentuk debat di putaran kedua. Djarot meyakini seluruh warga Jakarta sudah mengenal seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Sekarang siapa sih yang enggak ngerti tentang pasangan nomor dua dan tiga. Selama tiga setengah bulan lho kampanye terus, siapa enggak tahu? Tahu kan semuanya,” ucap Djarot.
