Cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Uno (tengah) memberi topinya kepada warga saat berkampanye di Kampung Kebon Bayam Taman BMW Jakarta, 25 Januari 2017. Dalam kampanyenya Sandiaga Uno berjanji, jika ia terpilih menjadi Wagub DKI Jakarta tidak akan ada lagi penggusuran di lokasi itu. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku akan meneruskan proyek pembangunan rumah sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, sebagai rumah sakit khusus pasien kanker.
"Rumah sakit yang dicanangkan Pemprov DKI akan diteruskan," kata Sandiaga di Aula Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Februari 2017.
Sandiaga mengatakan, diteruskannya proyek pembangunan rumah sakit yang berpolemik itu sebetulnya merupakan keinginan dari warga DKI. Menurutnya, kebutuhan masyarakat akan rumah sakit khusus kanker sudah mendesak.
"Terlepas dari isu masalah hukum, korupsi yang sudah menjadi temuan BPK, KPK, kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap rumah sakit khusus kanker sangat mendesak," kata dia.
Meski begitu, Sandiaga berharap agar keinginannya meneruskan proyek itu jangan dipolitisasi. Ia mengatakan, masalah hukum yang menyangkut rumah sakit itu harus dipisahkan dengan kebutuhan warga Jakarta. "Saya akan usulkan ke Pak Anies untuk diteruskan secepatnya. Jangan sampai tertunda," kata dia.
Polemik pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pertama kali muncul dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
BPK menganggap, prosedur pembelian sebagian lahan rumah sakit itu menyalahi aturan dan merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar.
Pemprov DKI membeli lahan dengan nilai jual obyek pajak sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi, sesuai dengan lokasi lahan yang berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Namun, BPK menilai bahwa lokasi lahan berada di Jalan Tomang Utara dengan NJOP senilai Rp 14 juta meter persegi.
Atas dugaan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. KPK juga telah memanggil Ahok untuk dimintai keterangan. Ahok diperiksa selama 12 jam.
Hampir setahun diselidiki, pada 14 Juni 2016, KPK pun mengumumkan hasil penyelidikan bahwa tidak ada indikasi korupsi dalam sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun hingga saat ini Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya masih melakukan penyelidikan terhadap sengketa pembelian lahan itu.
