Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyadari masih banyak kekurangan dalam pilkada serentak pada Rabu, 15 Februari 2017. Tjahjo menjanjikan evaluasi menyeluruh bersama Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan pilkada putaran 2 lebih baik.
"Banyak yang akan dievaluasi. Akan kami bahas bersama KPU," ujar Tjahjo saat dicegat di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.
Salah satu masalah yang akan dievaluasi, kata Tjahjo, antara lain habisnya surat suara. Sebagai contoh, dalam pilkada DKI Jakarta kemarin, sejumlah TPS, seperti TPS 033 Kemayoran dan TPS 97 Kampung Gusti, ricuh karena banyak warga tidak mendapatkan kertas suara. Beberapa warga sampai menuding bahwa hal itu adalah upaya untuk mengurangi perolehan suara salah satu calon.
Tjahjo mengatakan sesungguhnya KPU sudah menyediakan 2,5 persen kertas suara lebih banyak untuk setiap TPS. Namun ternyata jumlah pemilih di luar perkiraan karena kedapatan penduduk yang belum terdaftar, tidak mendaftar, atau tidak merekam ulang KTP. Walhasil, mereka yang datang 1 jam terakhir itu tak mendapat kertas suara.
"Surat suara akan ditambah atau tidak, itu yang akan kami diskusikan," ujar Tjahjo.
Masalah lain yang akan dievaluasi adalah sikap dan kinerja para petugas TPS. Hal ini mengingat banyaknya keluhan perihal sikap buruk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilih protes kehabisan surat suara atau tak bisa mencoblos.
"Itu akan menjadi kewenangan KPU sepenuhnya, tapi tetap kami sampaikan (temuan di lapangan). Kami akui memang simulasi sudah dilakukan terus-menerus, tapi mereka (KPPS) ini juga orang-orang baru," ujarnya.
