Jejaring Atut Dianggap Masih Efektif di Pilkada Banten  

Reporter

Kamis, 16 Februari 2017 08:29 WIB

Calon Gubernur Banten nomor urut satu Wahidin Halim (kiri) disaksikan cagub Andika Hazrumy menyampaikan paparan pada debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, 29 Januari 2017. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan dinasti politik Ratu Atut Chosiyah masih mempunyai pengaruh kuat di Banten. Basis politik yang sudah ditempa puluhan tahun oleh Atut dan keluarganya ini terbukti masih efektif bekerja memenangkan klan tersebut.

“Mereka hanya berganti figur. Namun jejaring pemenangannya yang bekerja hingga tingkat paling bawah masih orang yang sama,” kata Gun Gun, Rabu, 15 Februari 2017.

Baca juga: 7 Lembaga Survei Resmi Hitung Cepat Pilkada Banten

Hasil hitung cepat pemilihan Gubernur Banten, kemarin, menunjukkan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy unggul tipis dibanding Rano Karno dan Embay Mulya Syarif. Hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia menyatakan Wahidin-Andika berada di angka 50,32 persen, sedangkan Rano-Syarif 49,68 persen. Adapun hitung cepat Indobarometer menunjukkan Wahidin menang dengan suara sebesar 50,6 persen dan 49,4 persen untuk Rano.

Gun Gun mengatakan hasil itu menunjukkan pengaruh dinasti politik tetap nyata. Padahal Rano Karno sebagai calon inkumben seharusnya mempunyai peluang sedikit lebih besar ketimbang Wahidin-Andika. “Tapi ternyata belum efektif. Kemungkinan karena karier politik Rano besar lewat Atut juga,” katanya.

Pada 2011, Rano digandeng Atut maju dalam pemilihan gubernur dengan usungan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kali ini, Rano diusung PDIP, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Andika adalah anak sulung Atut Chosiyah. Sebelum maju sebagai wakil gubernur, pria 31 tahun ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Kerabat Andika saat ini juga memimpin sejumlah kabupaten dan kota di Banten, yakni Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban.

Baca juga: Anak Ratu Atut Jadi Kandidat Paling Kaya di Pilkada Banten

Klan Atut berkuasa sejak awal 2000 di Banten. Sejak itu, 11 anggota keluarganya telah menjabat kepala daerah ataupun wakilnya. Puluhan orang lainnya, yang mempunyai tali kerabat, terpilih sebagai legislator atau bekerja sebagai pegawai negeri dan pejabat di dinas-dinas. Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, menghuni penjara sejak 2013 akibat kasus suap dan korupsi.

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, mengatakan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum masih mungkin berpihak kepada Rano Karno. Perbedaan kemenangan yang kurang dari 1 persen dalam hitung cepat bisa berbalik dalam penghitungan KPU. “Masih berpeluang besar juga kalau dibawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.

Baca Selengkapnya

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.

Baca Selengkapnya

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.

Baca Selengkapnya