Pilkada DKI, Bawaslu Larang Kampanye di Medis Sosial

Reporter

Editor

Ali Anwar

Senin, 13 Februari 2017 23:00 WIB

Ketua KPU DKI Sumarno, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana, Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dalam konferensi pers persiapan pilkada di kantor KPU DKI, 7 Februari 2017. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta melarang aktivitas kampanye oleh tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui media sosial. “Berlaku juga untuk akun pribadi pasangan calon,” kata Ketua Bwaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, Senin, 13 Februari 2017.


Khusus akun pribadi pasangan calon, Mimah meminta agar menonaktifkan selama masa tenang sampai berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta pada Rabu, 15 Februari 2017.


Baca: Ini Kegiatan Pasangan Calon Gubernur DKI di Masa Tenang


“Semua akun-akun media sosial yang sudah didaftarkan di KPU DKI Jakarta dan digunakan oleh ketiga pasangan calon dan tim kampanye untuk berkampanye selama masa kampanye, itu wajib dinonaktifkan. Termasuk, akun pribadinya yang telah didaftarkan,” ujar Mimah.


Baca juga: Masa Tenang Pilkada, Kampanye Lewat Medsos Dilarang

Mimah menjelaskan, Bawaslu akan memantau akun tersebut. Namun, Mimah mengakui pihaknya kerap kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik akun yang tidak terdaftar. “Kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta agar bisa menahan diri melakukan hal-hal yang mengarah ke kegiatan kampanye, termasuk di media sosial,” kata Mimah.

ZARAAMELIA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

11 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya