Panwaslu DKI Temukan Selebaran Diduga Kampanye Hitam  

Reporter

Senin, 13 Februari 2017 21:32 WIB

Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi menunjukkan barang bukti brosur black campaign di Kantor Panwas Jakarta Barat, Jakarta, 13 Februari 2017. Sejumlah barang bukti brosur ini ditemukan pada masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Timur dan Jakarta Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 8 Februari 2017. Mereka menemukan penyebaran selebaran yang diduga black campaign (kampanye hitam) di dua wilayah tersebut.

"Pelakunya dibawa ke Panwaslu kota untuk dimintai keterangan," ucap Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta M. Jufri di kantornya, Sunter, Jakarta Utara, Senin, 13 Februari 2017.

Jufri mengatakan Panwaslu Jakarta Timur menemukan puluhan ribu selebaran dugaan black campaign terhadap pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno di Pisangan, Jakarta Timur. Sedangkan sekitar ratusan selebaran yang juga diduga kampanye hitam tersebar di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selebaran itu pun ditujukan kepada pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi.

Panwaslu Jakarta Barat menemukan selebaran kampanye hitam terhadap pasangan nomor urut tiga berjumlah 900 ribu lembar di sebuah rumah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, 12 Februari 2017. Sebanyak dua truk selebaran itu telah dibawa ke kantor Panwaslu Jakarta Barat.

"Selebaran yang beredar di tiga wilayah itu sama," ujar Jufri.

Hingga saat ini, Panwaslu di masing-masing wilayah bekerja sama dengan kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumddu) masih menindaklanjuti dalang di balik penyebaran tersebut.

"Pelaku sudah ditangkap, sudah dimintai keterangan, dan tidak bisa ditahan. Pelaku masih dalam proses," tutur Jufri.

Namun, bila dugaan kampanye hitam terbukti, pelaku dapat dijerat Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 187 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

LANI DIANA | TD




Berita terkait

Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

13 Januari 2024

Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

Bawaslu akan segera menggelar seleksi pengawas TPS atau PTPS gelombang kedua pada 24 Januari-7 Februari 2024. Begini syarat pendaftaran peserta.

Baca Selengkapnya

Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

24 Desember 2023

Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menteng menemukan sejumlah orang memakai baju pasangan capres-cawapres 2024 di area CFD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal

Baca Selengkapnya

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.

Baca Selengkapnya

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.

Baca Selengkapnya

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.

Baca Selengkapnya