TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan faktor cuaca berpengaruh pada potensi tingginya politik transaksional di pilkada serentak 15 Februari 2017. Menurut dia, apabila cuaca hujan saat hari pemungutan suara maka politik uang diperkirakan meningkat.
“Kalau hujan, keinginan datang ke TPS malas maka potensi menggerakkan orang dengan uang bisa terjadi,” kata Masykurudin di Jakarta, Ahad, 12 Februari 2017.
Masykurudin menuturkan politik uang juga akan muncul apabila persaingan antarpasangan calon di pilkada tinggi. Ia mencontohkan kondisi di Aceh dan Papua. Politik uang di wilayah tersebut diperkirakan tinggi. Aceh memiliki 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada tahun ini. Bahkan di Papua, pilkada akan diikuti oleh 11 kabupaten kota.
Masykurudin mengatakan khusus di Papua, politik uang akan terjadi pada daerah-daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. “Menghadirkan pemilih memicu adanya politik transaksional,” kata Masykurudin.
Masalah pun muncul dari sisi permintaan. Masykurudin menyebutkan masih ada permintaan dari pemilih agar pasangan calon memberikan uang agar dipilih. Padahal, kata dia, dalam peraturan disebutkan bahwa tidak hanya pemberi saja yang bisa dijerat tetapi juga penerima uang. Ia mengatakan hukumannya bisa penjara dan denda Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.
Masykurudin mengimbau pasangan calon menjaga ketenangan pada masa tenang antara 12 dan 14 Februari 2017. Ia menilai pasangan calon berpotensi kalah apabila pada masa tenang jelang pemungutan suara mereka justru membuat gaduh.
