TEMPO.CO, Jakarta - Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Mayor Jenderal Thamrin Marzuki meminta masyarakat tak mengkhawatirkan posisi politik lembaganya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. Posisi BIN netral alias tidak memihak.

"BIN netral, kami tidak berpihak pada siapa pun. Tidak usah khawatir,” kata Marzuki di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 7 Februari 2017. Marzuki menganggap pemilu presiden 2014 sebagai bukti netralitas lembaganya. BIN justru ikut mengawasi potensi-potensi konflik yang akan terjadi pada tahapan pemilu.

Marzuki meyakinkan tidak ada dari anggotanya yang terlibat politik praktis baik dalam pilpres 2014 maupun pilkada serentak tahun ini. Marzuki mengaku BIN terbuka bagi siapa pun yang menemukan dugaan keterlibatan anggota BIN dalam pilkada. “Kalau ada anggota kami yang mengatasnamakan BIN, laporkan ke kami.”

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menuturkan, Badan Pengawas Pemilu harus bekerja optimal pada pilkada serentak ini untuk mengawasi potensi keterlibatan aparatur sipil negara. Badan Pengawas Pemilu juga harus membuktikan apabila memang ada pihak-pihak dari aparatur sipil negara yang tidak netral. “Harus ada bukti laporan dari Bawaslu dalam memberlakukan sanksi,” kata dia.

Data dari KPU per 2 Februari 2017 mencatat ada 41.200.187 daftar pemilih tetap di pilkada 2017. Dari jumlah itu terdapat 1.233.303 pemilih pemula dan 50.063 pemilih disabilitas. Namun masih ada 13.421 pemilih yang tidak ada dalam database kependudukan.

Sedangkan pemilihan kepala daerah serentak 2017 akan diikuti oleh 101 daerah. Mereka terdiri atas tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Terdapat tiga daerah otonom baru, yaitu Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Sedangkan ada daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.

DANANG FIRMANTO