TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan satuan Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah daerah untuk mengamankan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pengerahan itu merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja, yang bertujuan membantu personel kepolisian di Jakarta. “Hal yang lazim kami lakukan kalau personel pengamanannya kurang,” kata Boy di kantornya, kemarin.

Kabar adanya penarikan personel Brimob ke Jakarta tersebar di media sosial dalam bentuk surat. Pada salinan surat pemberitahuan kedatangan ribuan anggota Brimob berjudul “Rekon Aman Nusa I 2017” yang ditujukan kepada para kepala kepolisian daerah itu tercantum nama Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian.

Baca: Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2017 Capai 80 Persen

Disebutkan sedikitnya 3.070 personel Brimob diterbangkan dari 16 wilayah, yakni Balikpapan, Tarakan, Medan, Batam, Pekanbaru, Lombok, Banjarmasin, Kendari, Jambi, Pontianak, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Denpasar, Manado, Bengkulu, dan Palembang. Adapun 2.000-an personel dari Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta akan datang lewat jalur darat. Semua personel dijadwalkan tiba pada 8-9 Februari mendatang.

Baca: Tim Ahok Sebar Buku '7 Dalil Umat Islam Memilih Gubernur'

Spekulasi yang beredar menyebutkan kabar bantuan keamanan itu berhubungan dengan rencana aksi #112, yang disebut-sebut bakal digelar pada 11 Februari mendatang. Aksi tersebut merupakan lanjutan aksi #411 dan #212 dari massa yang menolak Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjajaja Purnama alias Ahok terpilih lagi. “Kalau Ahok dijebloskan ke penjara, Mendagri akan menghentikan Ahok dan kami akan kawal pilkada damai,” kata Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam Novel Bamukmin tentang rencana aksi #112.

Baca: Kisruh Ma'ruf-Ahok Selesai, Gus Ipul Minta GP Ansor Tak Demo

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menegaskan, pengerahan Brimob murni bertujuan mengamankan pilkada DKI pada 15 Februari mendatang. Menurut dia, bantuan personel dari luar kota memang biasa didatangkan tujuh hari sebelum pelaksanaan pilkada. “Mereka kan perlu pengarahan dulu, di mana posisinya, siapa komandannya, dan sebagainya,” ujar Martinus.

Meski demikian, Boy Rafli Amar memastikan pergerakan massa pada hari-hari terakhir kampanye dan masa tenang pilkada akan terus diantisipasi. Dia berharap massa melakukan aksi dengan tertib dan damai. “Kami tidak menganjurkan ada aktivitas yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pilkada,” ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU