Isu KTP Ganda di Facebook, Mendagri: Modus Mengejar Dukungan  

Reporter

Minggu, 5 Februari 2017 07:20 WIB

KTP ganda. istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut isu beredarnya KTP elektronik ganda yang dimiliki calon pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 sebagai modus berulang. Dia memastikan gambar KTP ganda yang sempat beredar luas di media sosial itu palsu.

“Semuanya palsu karena untuk mengejar jumlah dukungan,” ujar Tjahjo lewat akun Twitter resminya, @tjahjo_kumolo, pada Sabtu, 4 Februari 2017.

Yang tersebar di media sosial (medsos) khususnya Facebook itu adalah tiga buah KTP dengan foto satu orang yang sama. Nama yang tercantum dalam ketiga KTP tersebut berbeda.

Tjahjo mengatakan modus serupa sempat muncul saat tahap pencalonan dari pasangan calon tunggal. Saat itu pun terdapat KTP elektronik yang ditemukan ganda, namun terbukti palsu. Gambar KTP ganda itu, kata dia, sudah diperiksa oleh tim monitoring Pilkada Kemendagri.

“Dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain,” tutur Tjahjo.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pun menyampaikan bahwa pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dideteksi dengan mudah oleh Dirjen Dukcapil melalui situs SIAK Konsolidasi, yakni dengan cara meng-input NIK tersebut. “Dalam 2 detik terjawab semua,” ucap Zudan lewat pesan tertulisnya, Sabtu.

Baca: Beredar Tiga KTP Ganda di Facebook, Ini Kata Ketua KPU DKI

Pada KTP pertama yang diributkan di medsos tersebut, tertulis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172052006640001 yang saat dicek melalui website KPU, tercantum nama pemilik Mada, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Juni 1964.

Dalam KTP tersebut, Mada beralamat di Jalan Lodan Raya Nomor 12, RT 003/002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Saat pemilihan kepada daerah nanti, ia terdaftar di TPS 10.

Pada KTP kedua, masih dengan foto yang sama, pria tersebut memiliki NIK dengan nomor 3173021502650003 atas nama Saidi. Tercantum bahwa pria itu kelahiran Jakarta, 15 Februari 1965, dan beralamat di Jalan Tawakal Ujung Nomor 7, RT 004/008.

Dalam website KPU, pria tersebut beralamat di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan terdaftar di TPS 38.

Lain lagi di KTP ketiga, pria tersebut terdaftar dengan NIK 3172051205610006 dengan nama Sukarno. Dari yang tercantum, tempat kelahirannya di Tegal, 12 Mei 1961, dan beralamat di Pademangan III GG. 15 No 206, RT 006/007.

Saat dicek melalui website KPU. pria tersebut beralamat di Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Timur, dan terdaftar sebagai calon pemilih di TPS 52.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

53 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

59 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya