Ketua MPR Zulkifli Hasan setelah mengikuti Salat Id di Mesjid Istiqlal Jakarta, 6 Juli 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berbicara soal beragam isu yang mengiringi Pilkada DKI Jakarta saat hadir dalam acara silaturahmi antartokoh lintas agama di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017. Menurut dia, persoalan yang dihadapi di Jakarta memang agak berbeda dibandingkan dengan daerah lain.
Meski tampak isu SARA mendominasi, tapi Zulkifli menegaskan, masalah utama yang dihadapi bukanlah masalah SARA. “Di beberapa daerah, kepala daerahnya non-Muslim, tetapi tak menjadi soal. Di Kalimantan Barat, gubernurnya non-Muslim, tetapi aman-aman saja,” kata Zulkifli di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.
Masalah utama yang perlu diselesaikan ialah masalah kesenjangan sosial dan memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sebab, menurut Zulkifli, saat ini sudah tak ada lagi pelajaran pendidikan Pancasila atau dahulu juga kerap disebut Penataran P4 di sekolah. "Akhirnya generasi muda mencari nilai-nilai luhur di media sosial,” katanya.
Kendati demikian, Zulkifli tetap optimistis Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 tetap bisa berjalan damai, meski di tengah kegalauan bangsa. Ia juga berharap setelah pilkada usai, segala isu perpecahan juga ikut usai. "Semua berakhir dengan tuntas," katanya.
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
12 jam lalu
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
5 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
