Menjelang Pilkada, Lebih dari 4.100 Anggota Brimob Disiapkan

Reporter

Selasa, 24 Januari 2017 08:00 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rikwanto memberikan keterangan terkait kasus buku Jokowi Undercover di Mabes Polri, Selasa, 3 Desember 2017. AHMAD FAIZ

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam pilkada serentak 2017. Wilayah itu terdiri atas 76 kabupaten, 7 provinsi, dan 18 kota. Ada tiga kabupaten baru yang ikut pilkada, yaitu Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

"Untuk daerah rawan memang ada. Seperti Provinsi Papua Barat, kemudian Aceh, DKI (Jakarta) kami anggap rawan," kata Rikwanto setelah menerima anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Mabes Polri, Senin, 23 Januari 2017. Maluku juga termasuk wilayah yang rawan di pilkada nanti.

Baca juga:
Masih Ada Kebun Salak di Condet, Ahok: Hebat, Kan!
Ira Koesno Tak Jadi Moderator Debat, KPU DKI Buka Lamaran


Kategori aman, rawan 1, hingga rawan 2 memiliki indikator. Ada sembilan indikator, daerah itu digolongkan rawan 2, yakni kesiapan penyelenggara pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, deparpolisasi atau calon independen, dan karakteristik masyarakat.

Poin keenam hingga sembilan yaitu tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, ada calon inkumben, serta ada partai lokal. Daerah dikatakan aman jika tidak memiliki indikator itu. Sedangkan daerah dianggap rawan 1 jika memiliki indikator 1-4.

Rikwanto mengatakan Polri menyiapkan 60-70 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak. "Di dalamnya kami siapkan 4.100 lebih Brimob," ucapnya. Dia mengatakan Brimob disiapkan khusus di tempat-tempat yang dianggap rawan. "Bila ada kerawanan, baru (Brimob) muncul. Umpamanya Jakarta dianggap rawan 1 atau paling rawan saat ini, maka tetangga wilayah Jakarta bisa membantu seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang pergerakannya cepat."

Kepolisian kemarin menerima sejumlah anggota Komisi II DPR yang menangani bidang pilkada. Mereka di antaranya Ketua Komisi II Zainudin Amali, Ahmad Riza Patria, Arteria Dahlan, Ace Hasan, Henry Yosodiningrat, Hetifah Sjaifudian, dan E.E. Mangindaan. "Ada beberapa hal yang kami minta informasi ke Polri berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di 101 titik," kata Zainudin Amali kepada wartawan.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya