Habis Rp 46,7 Miliar, Sandiaga Jamin Dana Kampanye Itu Halal

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jumat, 13 Januari 2017 10:53 WIB

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno bersama Juru Bicara Tim Sukses Sandiaga, Syarifah Annisa, usai berlari 5km di acara Jakarta Berlari, 25 Desember 2016. TEMPO/Chitra

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mempublikasikan dana kampanye sebesar Rp 46,7 miliar. Dana itu dijamin dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan halal.


"Laporan dana kampanye pasangan Anies-Sandi periode Oktober- Desember 2016, sedangkan untuk pengeluaran total sebesar Rp 42 miliar," kata Sandiaga di Posko Melawai Pasangan Anies-Sandi, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Januari 2017.


Sandiaga Uno 100 Persen Danai Kampanye Anies-Sandi

Sandi mengatakan, dana kampanye Anies-Sandi dipublikasi secara transparan sesuai Undang -Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang dana kampanye. "Dana yang diluar masa kampanye pun akan saya laporkan. Termasuk biaya saya, biaya operasional bahkan sumbangan ke beberapa kegiatan penyuluhan maupun pelatihan, baik pada masa kampanye resmi maupun sejak awal pencalonan 12 bulan."

Sandiaga menjelaskan, semua dana kegiatan sosialisasi dapat dipertanggungjawabkan. "Saya jamin semuanya uang halal dan berasal dari aktivitas yang jelas. Dari tabungan serta aset-aset lainnya," kata Sandiaga.

Sandiaga minta publik jangan membandingkan dana yang dikeluarkan dari kantongnya dengan dana yang dikeluarkan oleh Anies Baswedana. Anies, menurut Sandiaga, sudah mengeluarkan dana dari 10 persen kekayaannya. “Saya iklhas, kalau dipersentase dana yang saya keluarkan enggak nyampe 1 persen.”

Simak: Dana Kampanye Sandi Ludes Untuk Apa Saja? Baca Ini


Ketika ditanyai tanggapan Anies soal pendanaan kampanye, Sandiaga mengatakan dirinya dan Anies saling mendukung. "Tanggapan dari Mas Anies, thanks Bro,” ucap Sandiaga.


Sebelumnya, pasangan Anies Baswedan-Sandi telah menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dengan adanya transparansi laporan dana kampanye, diharapkan Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan dengan bersih, berintegrasi dan lancar.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 3 dan diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

CHITRA PARAMAESTI | ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

15 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

22 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya