Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mulai menyiapkan logistik menjelang Pemilihan Kepala Daerah pada 15 Februari 2017. Mereka melibatkan 42 warga Yogyakarta untuk melipat dan mensortir surat suara.
Pada sortir surat suara hari pertama itu, petugas menemukan kerusakan pada kertas. Misalnya sobek dan banyak terdapat noda hitam kecil seukuran titik spidol.
Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan surat suara yang rusak akan dikembalikan ke penyedia jasa percetakan. Ia mengatakan sortir surat suara dilakukan untuk memastikan kondisinya tidak rusak.
Dia mencontohkan surat suara rusak di antaranya warna kertas mencolok, sobek, dan terdapat coretan pada kertasnya. "Surat suara harus sampai ke tangan pemilih dalam kondisi bersih," kata Wawan di Gudang KPU Kota Yogyakarta, Selasa, 10 Januari 2017.
Sortir surat suara diharapkan rampung selama lima hari. Di Yogyakarta terdapat 306.849 surat suara ditambah 2.000 surat suara. Tambahan surat suara itu untuk mengantisipasi pemilihan ulang.
Jumlah surat suara yang dicetak berdasarkan daftar pemilih tetap Kota Yogyakarta sebanyak 289.989 ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT setiap tempat pemungutan suara.
Menurut Wawan, KPU melibatkan penyedia jasa cetak surat suara dari Nganjuk dengan harga Rp 114 untuk setiap lembar surat suara. Pelipatan dan sortir surat suara itu melibatkan perugas kepolisian yang berjaga di gudang KPU selama 24 jam.
Anggota Divisi Pencegahan Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta Iwan Ferdian Susanto turut datang untuk mengawasi jalannya pelipatan dan sortir pada hari pertama. Iwan mengatakan terdapat 51 jumlah TPS yang rawan terhadap ketersediaan logistik.
TPS yang rawan itu hasil pencermatan Panwas Kota Yogyakarta dan Panwas Kecamatan Kota Yogya. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang membuat indikator ihwal TPS yang rawan ketersediaan logistik.
Dia meminta KPU mengantisipasi kekurangan surat suara di TPS yang lokasinya dekat dengan rumah sakit maupun lembaga pemasyarakatan. "Selain itu KPU juga harus memastikan ketercukupan tinta dan ID card," kata dia.
