TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, menepis hasil survei yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bahwa penghuni rumah susun (rusun) lebih sengsara hidupnya dibanding saat mereka tinggal di tempat sebelumnya. Survei tersebut menyebutkan pengeluaran warga rusun meningkat drastis.

Survei LBH menemukan 35 persen penghuni rusun mengatakan ada peningkatan pengeluaran untuk sewa sebesar Rp 100-200 ribu. Sebanyak 45,8 persen penghuni rusun mengalami peningkatan biaya hidup hingga Rp 300 ribu per bulan. Akibatnya, 43,3 persen penghuni pernah menunggak sewa dan hampir terusir dari rusun.

Namun Ahok membantah biaya sewa rusun lebih mahal. Ahok mengatakan biaya sewa rusun hanya Rp 150 ribu per bulan. Sedangkan biaya sewa di tempat sebelumnya sekitar Rp 450 ribu.

"Kami cuma kenai Rp 5.000 per hari atau Rp 150 ribu per bulan. Lalu, kamu naik bus tidak bayar. Logikanya, kalau kamu mengaku miskin, kok kredit sepeda motor?" ujar Ahok di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Desember 2016.

Selain itu, tutur Ahok, pemerintah daerah telah memberikan layanan bus gratis bagi penghuni rusun. Belum lagi Kartu Jakarta Pintar (KJP), operasi pasar murah, dan pelayanan kesehatan yang memadai. "Jadi, bagaimana ada pelanggaran? Saya enggak ngerti lagi," ucapnya.

Ahok mengatakan tidak seharusnya penghuni rusun mengeluhkan akses dari rusun ke tempat umum. Pasalnya, lokasi rusun masih berada di kawasan Jakarta dan masih terjangkau. Apalagi penghuni rusun bebas menggunakan bus Transjakarta cuma-cuma.

"Kalau masih di Jakarta, jauhnya itu seberapa sih? Orang kalau enggak ada uangnya kerja di Kalimantan. Bahkan jadi TKI atau TKW juga mau. Terus kami tanya, orang yang kerja di Jakarta (gajinya) Rp 3 juta lebih. Itu dari Bogor, Depok, dan Bekasi. Kok, enggak pernah mengeluh jauh," ujar Ahok.

LARISSA HUDA