Bambang Widjojanto Ungkap Indikasi Korupsi di Pemprov DKI

Reporter

Sabtu, 10 Desember 2016 10:00 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Dewan Pakar Pemenangan Kampanye Bambang Widjojanto dalam konfrensi pers hari anti korupsi, Jakarta 9 Desember 2016. TEMPO/Chitra.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan ada indikasi korupsi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Indikasi ini dia temukan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemprov DKI Jakarta pada 31 Mei 2016.

"Pengendalian pengolaan aset tetap belum memadai, yaitu aset tetap tidak melalui siklus akutansi dan tidak melalui sistem informasi akuntansi, sehingga berisiko salah saji," kata Bambang, saat konfrensi pers Hari Antikorupsi di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Bambang, BPK menemukan unsur ketidakpatuhan pemerintah provinsi DKI terhadap undang-undang seniai Rp 374.688.685.066.53. "Ada 15 temuan, yang terdiri dari indikasi kerugian daerah Rp 41.034.710.959.01," ujarnya.

Bambang melihat data aset pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI tidak valid dan informatif. Berdasarkan laporan BPK, aset yang dicatat sebagai aset lain-lain belum divalidasi. "Pendidikan tidak didukung data kartu inventaris barang (KIB) senilai Rp 14,38 triliun, ada yang didukung data KIB namun tidak valid Rp 886,41 miliar," katanya.

Bambang menuturkan, aset tetap yang belum dilakukan rekonsiliasi antara data menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bernilai Rp 728,74 miliar. "Selisih saldo aset tetap menurun, neraca SKPD dengan data KIB Rp115,42 miliar," katanya.

Bambang juga mengkritisi aset tanah yang sama, namun dicatat pada tiga SKPD berbeda dengan nilai Rp 905,81 miliar. Juga dicatat ganda pada dua SKPD yang berbeda Rp 668,51 miliar, dan dicatat ganda pada KIB senilai Rp 1,06 miliar. "Serta data KIB yang tidak valid dan informatif senilai Rp3,15 triliun," ujar Bambang.

Dengan informasi yang kurang valid, Bambang menjelaskan, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat terhadap saldo aset tetap. "Jadi saya ingin mengatakan apanya yg tidak koruptif. Laporan ini menyatakan cukup banyak maslaah koruptif di pemerintahan sebelumnya atau yg sekarang berjalan," ucap Bambang.

CHITRA PARAMAESTI

Berita terkait

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

10 hari lalu

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW, merespons putusan MK yang menolak permohonan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

11 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

11 hari lalu

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan hadir dalam sidang putusan MK soal sengketa pilpres atau PHPU. Apa alasan kehadirannya?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

11 hari lalu

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

Pagi ini, Senin, 22 April 2024 putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 atau PHPU akan dibacakan. "Ada kejutan," kata Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

15 hari lalu

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

27 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Saling Singgung Status Tersangka di Sidang Sengketa Hasil Pilpres

28 hari lalu

Saling Singgung Status Tersangka di Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Saling singgung soal status tersangka mewarnai jalannya sidang sengketa pilpres di MK. Bagaimana peristiwanya?

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Eddy Hiariej Jadi Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Diprotes BW hingga Tinggalkan Ruang Sidang

28 hari lalu

Sederet Fakta Eddy Hiariej Jadi Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Diprotes BW hingga Tinggalkan Ruang Sidang

Sidang sengketa pilpres di MK diwarnai aksi walkout dari BW saat Eddy Hiariej menjadi ahli kubu Prabowo-Gibran. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Saat Yusril Singgung Balik Status Bambang Widjojanto di Sidang MK

29 hari lalu

Saat Yusril Singgung Balik Status Bambang Widjojanto di Sidang MK

Yusril Ihza Mahendra merespons Bambang Widjojanto alias BW yang mempertanyakan status ahli paslon 02 Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Eddy Hiariej Sebut Pembunuhan Karakter Saat BW Walk Out di Sidang MK

29 hari lalu

Eddy Hiariej Sebut Pembunuhan Karakter Saat BW Walk Out di Sidang MK

Ahli Prabowo-Gibran Eddy Hiariej menjelaskan tudingan soal tersangka kasus dugaan korupsi yang diungkapkan Tim Hukum AMIN Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya