TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, hari ini kembali mengadakan kampanye pertemuan terbatas di Balai Kartini, Jakarta Selatan, bersama calon wakil gubernurnya, Sylviana Murni. Dalam kampanye tersebut, Agus menyampaikan pidato politik program unggulannya bertema “Pembangunan Ekonomi, Investasi, dan Program Perumahan Rakyat”.

Dalam pidatonya, Agus mengatakan, beberapa waktu lalu, ia sempat berdialog dengan sejumlah pelaku dunia usaha, seperti pengurus dan anggota Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) DKI Jakarta. “Saya diberi tahu bahwa 90 persen anggota Kadin DKI adalah pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Sebagian dari mereka menggantungkan usahanya dari proyek-proyek pemerintah daerah,” ucapnya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Ahad, 27 November 2016.

Menurut Agus, saat ini, pengusaha UMKM sedang mengalami kesulitan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan lelang konsolidasi. Seperti, lelang pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi, baik melalui proses konsolidasi maupun digabungkan menjadi lelang ATK untuk semua instansi. Sehingga, nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah.

Baca Juga: Agus Yudhoyono Lebih Populer di Mata Ibu-ibu Ketimbang...

Akibatnya, para pengusaha kecil yang hanya memiliki modal ratusan juta rupiah tidak dapat mengikuti lelang itu. “Secara otomatis, lelang konsolidasi meminggirkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang justru jumlahnya paling banyak,” kata Agus.

Menurut Agus, peluang usaha yang semakin sempit mengakibatkan pendapatan pengusaha UMKM berkurang. Sehingga, perlahan tapi pasti membuat pengangguran melonjak tajam.

Agus menambahkan, pentingnya efisiensi anggaran. Ia yakin dapat menemukan cara-cara untuk meningkatkan partisipasi para pengusaha kecil dan menengah dalam membantu merealisasikan APBD DKI Jakarta bagi kesejahteraan bersama.

Agus meyakini para pengusaha memiliki komitmen tinggi dalam transparansi dan good corporate governance. Kuncinya, kata Agus, semua pelaku usaha mesti diberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan usaha.

Simak:Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Anti Bhinneka Tunggal Ika

“Saya yakinkan pada mereka, warga Jakarta, jika mempercayakan saya dan Mpok Sylvi untuk memimpin, Insya Allah kami akan menjamin keberlanjutan program-program yang memang bermanfaat bagi rakyat banyak dan dunia usaha,” ucap Agus.

Agus menambahkan, APBD merupakan hasil pembahasan bersama dengan DPRD DKI. "Bukan anggaran pribadi yang bisa dihentikan seenaknya atas dasar suka atau tidak suka," ujar Agus.

DESTRIANITA