Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, 7 November 2016. Ahok diperiksa selama sembilan jam terkait kasus dugaan penistaan agama surat Al-Maidah ayat 51. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tak akan terganggu kasus yang tengah dialaminya selama belum ada putusan pengadilan.
“Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, kami tidak bisa bertindak apa pun,” kata Mimah saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2016.
Ahok dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri terkait dengan dugaan penistaan agama saat berpidato di Kepulauan Seribu, akhir September lalu.
Mimah menerangkan, pencalonan Ahok dapat dibatalkan bila pengadilan telah menyatakan dia bersalah dan harus dihukum. Ahok juga tak dapat mengundurkan diri sebagai pasangan calon. “Yang bisa membatalkan hanya meninggal dunia atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan pasangan calon,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan calon perseorangan yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon akan diberikan sanksi berupa pidana minimal 2 tahun dan denda minimal Rp 25 miliar.
Adapun Pasal 88 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan juga mengatur pasangan calon dapat dibatalkan ikut pemilihan jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelum pemungutan suara.
Pengamat hukum pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, mengatakan pasangan calon tak bisa mengundurkan diri atau diminta mundur. Pencalonan Ahok sebagai calon gubernur periode kedua akan dinyatakan gugur bila pengadilan memutuskan bersalah.
“Kalau masih penyelidikan seperti sekarang, tidak bisa diutak-atik. Tidak ada aturannya,” tutur Bivitri, Ahad, 6 November 2016.
Saat ini, kasus Ahok dalam tahap penyelidikan di Bareskrim Polri atas laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Ahok sebenarnya telah meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menghina umat Islam. “Tidak ada niat apa pun. Orang di Kepulauan Seribu pun saat itu, satu pun tidak ada yang tersinggung, mereka tertawa, kok,” ucap Ahok.
