TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak menggusur permukiman mereka. Permohonan disampaikan ketika Anies blusukan ke kawasan itu.

"Saya mohon kepada Bapak Anies, seandainya nanti terpilih, jangan sekali-sekali menggusur dengan sewenang-wenang. Kami hidup di Jakarta. Biar gembel, kami ikut membangun Kota Jakarta," kata Sugriwo, Ketua RW 012, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 31 Oktober 2016.

Sugriwo berujar, ada sekitar 2.000 warga di tiga RW, yakni 07, 11, dan 12, yang merasa khawatir digusur lantaran lahan mereka dengan luas total sekitar 6 hektare diklaim oleh PT Kereta Api Indonesia sejak 2013. Warga kesulitan mengurus sertifikat. Padahal permukiman tersebut telah diduduki sejak 1950.

"PT KAI datang ke sini mengaku ini tanah dia. Katanya mau dipakai untuk bisnis, membangun lapangan peti kemas," ucap Sugriwo.

Baca Juga: Anies: Sejak Awal, Kami Sudah Kampanye Damai

Pria 62 tahun itu juga mengaku sudah menyampaikan surat pengaduan kepada Pemerintah Provinsi DKI sebanyak dua kali, masing-masing saat dipimpin Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun, hingga kini, pengaduan itu tak direspons.

Sugriwo menuturkan, karena masalah tak kunjung ada solusinya, warga di tiga RW Kampung Muara Bahari telah bersepakat memutihkan pilihan mereka dalam menghadapi pemilihan kepala daerah DKI 2017.

Sugriwo juga menyatakan pihaknya siap mendukung Anies dengan catatan: mau melindungi warga Kampung Muara Bahari. Kalaupun mereka harus direlokasi, Sugriwo menginginkan prosesnya berjalan baik. "Kami siap keluar dari sini dengan kata-kata baik dan senyum. Warga kami tersenyum."

Simak: Demo Anti-Ahok 4 November, Kapolda Larang Polisi Bawa Senjata Api

Menjawab keluhan warga, Anies mengatakan ia dan Sandiaga Uno mempunyai program menata lingkungan menjadi tempat tinggal yang nyaman, bersih, dan sehat. Ihwal kasus sengketa lahan dengan PT KAI, Anies menyatakan akan melihat perkaranya.

Jika harus direlokasi, Anies menegaskan, dampaknya tidak membuat kehidupan masyarakat menjadi hilang. Tempat relokasi harus lebih nyaman. Akses kesehatan dan pendidikan juga harus lebih baik.

"Saya percaya Bapak-Ibu bukan soal tidak mau pindah, tapi masalahnya tidak dihargai dalam proses. Kami berjanji untuk menghargai. Kami akan melakukan dialog," tutur Anies.

FRISKI RIANA