Cek Fakta, Opini BPK untuk Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Minggu, 30 Oktober 2016 11:47 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di Tanah Air. Kenaikannya pun sangat signifikan tiap tahun.

Pada 2012, APBD DKI Jakarta dipatok Rp 41,3 triliun. Pada 2014, APBD DKI melonjak menjadi 72,9 triliun. Jumlah itu semakin bertambah pada 2015 menjadi Rp 73,08 triliun. Namun terakhir, 2016, jumlahnya menurun menjadi Rp 67,16 triliun.

Persoalannya, apakah APBD itu sudah dikelola dengan baik?

Anies Baswedan
Calon Gubernur DKI Jakarta bernomor urut tiga ini, dalam kampanye hari pertamanya, menyinggung pengelolaan APBD Jakarta yang selama ini masih berpredikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

"Apakah laporan keuangannya (Provinsi DKI Jakarta) benar? Kalau baik, dia seharusnya mendapat status WTP, wajar tanpa pengecualian," kata Anies, 28 Oktober 2016.

Faktanya:
Anies benar. Pemerintah DKI Jakarta memang harus bekerja ekstra-keras untuk mendapatkan predikat WTP. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beberapa bulan lalu menyatakan baru tahun depan menargetkan mendapat WTP.

"Asetnya enggak tercatat, piutangnya enggak jelas, aturannya juga enggak jelas. Makanya kami perbaiki. Kami targetkan tahun depan WTP," kata Ahok, 1 Juni 2016.

Rilis dari BPK menyebutkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Jakarta pernah dianggap baik sebelum Gubernur Joko Widodo. Seperti tercatat di situs Jakarta.go.id dan BPK, LHP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2012 mendapatkan status WTP. Namun setelah itu, 2013-2015, kembali mendapatkan WDP.

Majalah Tempo pernah menuliskan salah satu yang menyebabkan perbedaan status sebelum era Jokowi antara lain perlakuan berbeda dalam pemeriksaan. Seorang pejabat BPK mengatakan, pada 2012 tim audit tak menemukan banyak persoalan signifikan karena sampel sengaja direkayasa jauh lebih sedikit. "Tahun 2014 sampling lebih banyak. Makanya hasil berbeda."

EVAN



Baca Referensi:
Ini Beda Audit BPK Zaman Foke dan Ahok
Ini Penyebab Ahok Menerima Dua Kali Rapor Merah dari BPK
Laporan Keuangan DKI Jakarta Berpredikat WDP, Ahok: Sudah dari Dulu

Berita terkait

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

15 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

NasDem Prioritaskan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta

16 jam lalu

NasDem Prioritaskan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta

Ketua Umum partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI masih perlu pengkajian.

Baca Selengkapnya

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

17 jam lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

1 hari lalu

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

1 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

2 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

2 hari lalu

NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

3 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.

Baca Selengkapnya