TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis yang berhimpun dalam Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta atau Makaryo meminta Komisi Pemilihan Umum melarang tim atau partai politik pendukung pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah 2017 menggelar kampanye terbuka karena ada potensi kekerasan.

Ketua Makaryo, Beny Susanto, mengatakan dari hasil kajian dan sejumlah diskusi yang mereka gelar, kampanye terbuka oleh simpatisan dan partai politik pendukung calon dalam Pilkada Yogyakarta kerap menimbulkan beragam gesekan antarpendukung yang berujung pada kekerasan. “Tidak boleh lagi ada darah menetes. Kami minta tim melakukan kampanye edukatif tanpa kekerasan,” kata Beny ketika dihubungi, Rabu, 19 Oktober 2016.

Beny mengatakan Makaryo telah mengamati bagaimana perilaku kekerasan yang terjadi ketika kampanye terbuka digelar oleh tim pasangan calon yang bersaing dalam Pilkada Yogyakarta sebelumnya. Tawuran antarpendukung calon sering terjadi. Untuk Pilkada tahun 2017, di Kota Yogyakarta hanya ada dua bakal calon yang diperkirakan ketat persaingannya.

Makaryo telah mengidentifikasi potensi kekerasan itu. ”Di perempatan Taman Siswa Yogyakarta misalnya terdapat spanduk dukungan yang bunyinya adalah menang harga mati untuk seorang pasangan calon,” kata Beny.

Menurut dia, selain rawan terjadi kekerasan, kampanye terbuka atau rapat umum itu juga mengganggu aktivitas pejalan. Misalnya kampanye dengan menggunakan motor berknalpot blombongan yang mengganggu. Benny berharap KPU Kota Yogyakarta yang punya kewenangan merusmuskan peraturan yang tegas dalam Pilkada yang mengikat partai politik dan tim pendukung calon.

Makaryo telah mendatangi KPU Kota Yogyakarta untuk memberikan masukan itu. Selain ke KPU, Makaryo juga akan menyampaikan masukan ihwal kampanye terbuka itu kepada Panitia Pengawas Pemilu Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilu.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi Sri Surani, mengatakan sesuai peraturan tentang Pilkada, rapat umum terbuka dalam Pilkada hanya diizinkan satu kali pada masa kampanye. “KPU Kota Yogyakarta akan mengatur jadwal kampanye terbatas bakal pasangan calon,” kata Sri Surani.

SHINTA MAHARANI