Camat Langgar Pilkada Dipenjara, Bawaslu: Beri Efek Jera  

Reporter

Jumat, 18 Desember 2015 11:53 WIB

Ilustrasi. mid-day.com

TEMPO.CO, Semarang - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengapresiasi putusan pengadilan yang memvonis hukuman penjara terhadap Camat Sambirejo, Kabupaten Sragen, Suhariyanto, dalam kasus pelanggaran Pilkada 2015.

“Seorang camat masuk penjara 1 bulan itu sudah putusan bagus. Ini bisa menjadi efek jera agar pegawai selalu menjaga netralitas dalam pemilu," kata anggota Badan Pengawas Pemilu, Teguh Purnomo, kepada Tempo di Semarang, Jumat, 18 Desember 2015.

Suhariyanto resmi menjalani hukuman pidana kurungan penjara selama 1 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen mulai Kamis, 17 Desember 2015. Ia terbukti bersalah karena membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Suhariyanto, menurut majelis hakim, memerintahkan sekretaris kecamatan dan sejumlah staf memasang stiker pasangan calon nomor urut 2, Agus Fatchurrahman-Djoko Suprapto, pada paket bahan kebutuhan pokok yang dibungkus di kantor kecamatan.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Suhariyanto sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebelumnya, Suhariyanto sempat tak terima atas putusan Pengadilan Negeri Sragen itu. Ia mengajukan banding. Namun hakim pada tingkat pengadilan tinggi juga menguatkan putusan tingkat pertama tersebut.

Teguh menyatakan selama ini pelanggaran pilkada/pemilu selalu ringan, yakni hukuman percobaan, seperti yang terjadi di Pemalang. Seorang warga Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Arifin Alamin, divonis hukuman 2 bulan kurungan dengan masa percobaan 4 bulan karena menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye salah satu calon bupati.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya