TEMPO.CO, Ponorogo - Rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilihan kepala daerah Ponorogo, Jawa Timur diwarnai aksi unjuk rasa oleh seratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi, Rabu, 16 Desember 2015.

Para pendemo yang terdiri dari gabungan lembaga swadaya masyarakat dan pendukung calon bupati dan wakil bupati Sugiri Sancoko-Sukirno itu melakukan aksi di depan gedung Sasana Praja, tempat berlangsungnya penghitungan suara.

Mereka menuntut agar Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat menggugurkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diduga melakukan praktek politik uang. Tudingan itu ditujukan kepada pasangan bernomor urut 4 yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasional Demokrat, Ipong Muchlisonni-Sujarno yang dalam rekapitulasi sementara di situs resmi KPU memperoleh suara tertinggi yaitu 219.958 atau 39,37 persen.

Posisi kedua ditempati pasangan Sugiri Sancoko-Sukirno (diusung Koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, dan PKS) dengan perolehan suara 205.587 atau 36,80 persen. Peringkat ketiga ditempati pasangan bupati inkumben nomor urut 2, Amin-Agus Widodo (diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dengan perolehan suara 123.761 atau 22,15 persen.

Adapun posisi buncit atau keempat ditempati pasangan bernomor urut 3 yang berangkat dari jalur perseorangan, Misranto-Isnen Supriyono dengan perolehan suara 9.422 atau 1,69 persen. "Kami menolak hasil Pilkada Ponorogo yang penuh kecurangan karena adanya penggelembungan suara dan money politics yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif,’’ kata Sunardi, salah seorang peserta aksi saat berorasi.

Menurut pendemo, pada Selasa petang, 8 Desember 2015 atau sehari sebelum pencoblosan, Panwaslu mengamankan dua orang yang diduga tim pemenangan pasangan Ipong Muchlison-Sujarno. Mereka disinyalir membagi-bagikan uang pecahan Rp 20 ribu yang disertai stiker pasangan bernomor urut 4 tersebut. Namun karena kurang bukti, masalah itu tidak ditindaklanjuti.

Aksi Forum Masyarakat Peduli Demokrasi itu hanya bisa dilakukan di depan pintu gerbang gedung Sasana Praja. Aparat dari kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjaga ketat bangunan di kawasan sekretariat pemerintahan kabupaten.

Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Ajun Komisaris Besar Ricky Purnama, mengatakan dalam pengamanan rapat pleno rekapitulasi suara pilkada itu jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 500 orang. Adapun perinciannya 400 personel dari kepolisian dan 100 anggota TNI AD. "Bilamana ada pihak-pihak yang menghambat proses demokrasi TNI dan Polri siap mengamankan,’’ ucap Ricky.

NOFIKA DIAN NUGROHO