Calon Kepala Daerah Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 11 Desember 2015 05:04 WIB

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Calon bupati dan wakil bupati yang kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan gugatan di Mahkamah Konstitusi karena menduga telah terjadi kecurangan suara.

Calon Wakil Bupati Tana Toraja, Yohanis Lintin, mengatakan gugatan tersebut baru dilakukan setelah perhitungan suara di tingkat kecamatan selesai pada 16 Desember. Sebab, ia bersama pasangan inkumbennya, Theofilus Allorerung, yang diusung oleh Golkar dan PDIP, menang di pemilihan Bupati Tana Toraja.

"Setelah perhitungan suara di kecamatan yang dilakukan oleh KPU, baru kami akan lakukan gugatan di MK. Apakah benar, hasil hitungan cepat yang dikeluarkan lembaga survei seperti yang ditetapkan KPU," katanya.

Ketua KPU Tana Toraja Rizal Randa mengatakan sampai saat ini belum ada informasi ada calon yang akan melakukan gugatan, sebab rekapitulasi suara masih berlangsung.

"Tentu ada syaratnya kalau mereka mau melakukan gugatan. Syaratnya selisih 1,5 persen dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap). Kami siap kalau mereka mau menggugat," kata Rizal.

Senada, calon inkumben Wakil Bupati Selayar, Saiful Arief, mengatakan akan menggugat setelah hasil perhitungan suara kecamatan sudah selesai. "Kami menunggu hasil hitungan dari KPUD," kata Saiful.

Begitupun dengan calon Bupati Selayar lainnya, Aji Sumarno. Menurut Aji, gugatan itu akan dilakukan setelah hasil perhitungan suara di KPU selesai dilakukan.

"Inilah yang kami bicarakan sama tim, termasuk persiapan materi dan kuasa hukum yang dipersiapkan," ujar Aji.




ARDIANSYAH RAZAK BAKRI








Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya