Bawaslu Sumbar: Ada Indikasi Politik Uang di Solok Selatan

Reporter

Kamis, 10 Desember 2015 07:20 WIB

Ilustrasi mata uang rupiah. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Padang - Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat menemukan adanya indikasi praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Barat, Rabu, 9 Desember 2015.

"Ada laporan dugaan money politic di Kabupaten Solok Selatan," ujar Ketua Bawaslu Sumatera Barat Elly Yanti, Rabu, 9 Desember 2015.

Di Kabupaten Solok Selatan, kata Elly, ditemukan salah satu tim pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan membawa sepuluh amplop yang masing-masing berisi Rp 100 ribu. Namun, mereka menyatakan uang itu untuk saksi pasangan calon.

Makanya, saat ini sedang dilakukan pengecekan. Menyesuaikan nama yang tercantum di amplop itu dengan nama saksi yang didaftarkan. (Lihat video Fakta Pilkada Serentak 2015, Pilkada Tangsel, Airin: Saya Khawatir Dia Salah Nyoblos)

"Benarkan nama-nama yang tertulis diamplop itu mandat dari pasangan calon," ujarnya.

Elly mengatakan kasus ini sudah diserahkan ke kepolisian. Sebab, praktek politik uang itu masuk dalam tindak pidana umum.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Bambang Sri Herwanto membenarkan adanya laporan dugaan politik uang di pilkada Solok Selatan. Namun, saat ini kepolisian sedang melakukan pendalaman.

"Kita sedang telusuri benarkan uang itu untuk saksi. Jika benar untuk saksi, kasus itu tidak masuk dalam ranah pidana," ujarnya, Rabu, 9 Desember 2015.

ANDRI EL FARUQI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

13 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya