Pilkada Serentak, Partisipasi Belum Sesuai Ekspektasi KPU  

Reporter

Rabu, 9 Desember 2015 23:16 WIB

Komisioner KPU Arief Budiman memberikan keterangan jelang pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU Jakarta, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember, masih belum diikuti partisipasi maksimal masyarakat. Hingga petang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, berdasarkan data 58 daerah dari total 264 daerah, tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai target mereka.

"Dari yang masuk pusat data, dari 58 daerah, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 73,22 persen. Ini masih di bawah target kami, yaitu 77 persen," ujar Arief Budiman, Komisioner KPU, saat ditemui di Hotel Borobudur, Rabu malam, 9 Desember 2015.

Tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih, dipengaruhi aktivitas kampanye calon. Menurut Arief, kampanye pilkada tahun ini, memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah pelarangan empat jenis kampanye, yaitu memakai alat peraga kampanye, debat kampanye, bahan kampanye, serta iklan di media cetak maupun elektronik.

Selain itu, semua calon, pada pilkada ini juga menggunakan dana kampanye dari pemerintah. Ferry Kurnia Rizkyansyah, Komisioner KPU yang lain, mengatakan hal tersebut dilakukan agar tiap calon memulai dari titik yang sama.

Ferry beranggapan tak ada pengaruh dari pengurangan jenis kampanye, terhadap partisipasi publik. "Kalau toh itu (partisipasi turun) ternyata karena alat peraga, ya tidak juga. Ini kan soal masyarakat, preferensi, dan perilaku pemilih," ujarnya.

Walau masih terpantau belum memenuhi target, KPU masih optimis tingkat partisipasi pemilih akan naik. Mereka menyebutkan walau sudah ada sistem perhitungan cepat (quick count), hal itu bukan hasil final. Apalagi menurut mereka, yang diolah baru dari 58 daerah. Untuk mendapat hasil pasti, harus menunggu hasil rekapitulasi paling cepat satu pekan setelah pemilihan.

Secara unum, Arif mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak berjalan lancar. Hanya ada satu daerah, Kolaka Sulawesi Utara yang bermasalah. Surat suara yang ada, tak sebanyak pemilih yang hadir.

Walhasil, menurut Arif, beberapa pemilih belum melakukan pemilihan. "Saat menghitung data pemilihnya dengan menghitung surat suara ternyata kurang." Namun ia meyakinkan ini hanya terjadi di satu tempat pemungutan suara saja.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya