TEMPO.CO, Depok - Perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Negah Rahmini, mengatakan demokrasi di Indonesia cukup maju. Hal ini terlihat dari partisipasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak hari ini, 9 Desember 2015, dan seluruh tahapannya.
"Demokrasi kedua negara, Indonesia dan Australia, cukup maju. Hanya, di Australia, pemilih wajib memilih," katanya saat melihat pemilihan di Depok.
Ia mengatakan, bila ada warga Australia yang tidak memilih alias golput, mereka akan didenda pemerintah. Dendanya mencapai US$ 70 atau sekitar Rp 700 ribu. "Pemilihannya masih manual seperti Indonesia dan antreannya cukup panjang bila di Australia," ucapnya.
Biasanya penyelenggara di Australia menyediakan barbeque untuk pemilih sambil menunggu antrean untuk mencoblos. Namun, kata Negah, ada perbedaan waktu kampanye antara Indonesia dan Australia.
Sementara di Indonesia ada masa tenang kampanye, di Australia tidak ada. Bahkan calon kepala daerah yang menjadi kandidat bisa berkampanye sampai di tempat pemungutan suara. "Bahkan calon kepala daerah bisa mengajak pemilih mencoblosnya sampai di TPS," ujarnya.
Pilkada Depok diikuti dua pasang calon, yakni Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi, yang diusung PDIP, PAN, PKB, dan NasDem. Sedangkan pasangan Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna diusung Partai Gerindra dan PKS. Total angka partisipasi pada pilkada 2010 mencapai 54 persen.
IMAM HAMDI
Berita terkait
PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok
21 jam lalu
PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAlasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok
11 hari lalu
Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024
24 hari lalu
Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.
Baca SelengkapnyaGeger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur
59 hari lalu
Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok
11 Januari 2024
Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.
Baca SelengkapnyaWali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan
25 Desember 2023
Warga Kota Depok dipersilakan memanfaatkan Depok Open Space jika ingin membuat pertunjukan di sana tanpa dipungut biaya
Baca SelengkapnyaPMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan
17 November 2023
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lebih menekan angka stunting di Kota Depok ramai diperbincangkan
Baca SelengkapnyaHendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali
5 Oktober 2023
Bus yang ditumpangi siswa SMP Negeri 3 Depok dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali
Baca SelengkapnyaWali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya
4 Oktober 2023
Pemerintah Kota Depok menggelar salat minta hujan atau Salat Istisqa di Lapangan Balai Kota Depok, Rabu, 4 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaPKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok
27 Agustus 2023
Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah membuat petunjuk pelaksanaan soal pemilihan kepala daerah 2024.
Baca Selengkapnya