Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RB Yuddy Chrisnandi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Depok - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan telah menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah oleh pegawai negeri sipil di sepuluh wilayah di Indonesia.
Kementerian melakukan investigasi terkait dengan dugaan adanya PNS yang melakukan intervensi untuk mencari massa.
"Diduga, di sepuluh wilayah itu ada penyimpanan PNS. Kami sedang menyelidiki keterlibatannya," ucap Yuddy saat meninjau tempat pemungutan suara di RW 3, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Rabu, 9 Desember 2015.
Wilayah-wilayah yang diduga ada keterlibatan PNS dalam pilkada antara lain Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. "Tapi skala keterlibatan PNS kecil bila dilihat dari hampir setengah penduduk Indonesia terlibat dalam pilkada serentak tahun ini," ujarnya.
Dari kunjungannya ke beberapa TPS, ia melihat pilkada berjalan aman dan lancar. "Animo masyarakat cukup tinggi. Di Jawa Barat bahkan partisipasinya bisa di atas 50 persen," tutur Yuddy.
Untuk pilkada Depok, dia berharap bisa berjalan lancar dan penuh kegembiraan. Warga Depok harus menghindari gontok-gontokan dan menerima apa pun hasil pilkada.
"Yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, dan yang menang mengayomi yang kalah," katanya.
