Bawaslu Kalimatan Selatan Banjir Laporan Kecurangan Pilkada  

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Rabu, 9 Desember 2015 13:02 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan, Luhut Binsar Pandjaitan dan Polri tengah melakukan pengawasan Pilkada serentak melalui teleconference dengan Polda dan TPS di seluruh Indonesia, 9 Desember 2015. TEMPO/Bagus Prasetiyo

TEMPO.CO, Banjarmasin - Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan menerima banyak laporan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada serentak, Rabu, 9 Desember 2015. Hingga siang ini, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Mahyuni mengaku telah mendapat informasi tentang kekisruhan pilkada dari sebagian kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Di (Kabupaten) Hulu Sungai Tengah kekurangan surat suara, di Barito Kuala ada warga yang ngotot memakai surat kuasa untuk memilih, tapi dihalau petugas TPS. Bahkan di (Kelurahan) Kuin, Banjarmasin, kotak suara sengaja disimpan di rumah salah satu pasangan calon,” katanya kepada Tempo.

Malam sebelum pemilihan serentak digelar, kata dia, petugas KPPS nekat membuka kotak suara di daerah Kelurahan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Menerima informasi ini, Mahyuni menginstruksikan untuk menutup kembali kotak suara itu karena melanggar aturan. “Seharusnya dibuka pagi hari saat pencoblosan. Mereka buka kotak suara dengan alasan mau melihat jumlah surat suara. Itu pelanggaran,” tuturnya.

Dari Kabupaten Banjar, ia juga menerima informasi terkait dengan permintaan sipir di LP Martapura, yang berasal dari luar daerah, untuk bisa mencoblos tanpa lampiran formulir A5. Sang Sipir, kata Mahyuni, sempat berkukuh ingin ikut serta mencoblos meski tidak memegang formulir A5. “Saya minta ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur. Sedangkan laporan yang masuk ini, kami masih terus memantau perkembangan di lapangan,” ucapnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kalimantan Selatanl berhasil menangkap basah aksi bagi-bagi duit oleh Ketua KPPS TPS 9, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Pelaku bernama Agus Kuncoro ini diketahui menyebarkan duit kepada pemilik hak suara atas perintah salah satu pasangan calon Gubenur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Dari tangan pelaku, Bawaslu mengamankan Rp 1,6 juta dari Rp 19 juta duit yang disiapkan.

Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pilkada serentak untuk Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota–Wakil Wali Kota. Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terdiri atas Zairullah Azhar-M. Syafi’i, Sahbirin Noor-Rudy Resnawan, dan Muhidin-Gusti Farid Hasan Aman. Sedangkan untuk pilkada tingkat II, ada empat kabupaten dan dua kotamadya.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita terkait

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya