Bawaslu Jambi Terima Pengaduan Politik Uang  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 8 Desember 2015 15:48 WIB

Ribuan masyarakat berebut paket sembako gratis yang dibagikan dalam Safari Ramadan Partai Demokrat di lapangan Kelurahan Watualang, Ngawi, Jawa Timur, Kamis (9/8). TEMPo/Ishomuddin

TEMPO.CO, Jambi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, memasuki H-1 pemilihan kepala daerah, khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, sudah menerima tiga berkas pengaduan indikasi politik uang.


"Memang benar kami telah menerima pengaduan dari salah satu pasangan calon terhadap lawannya yang terindikasi pelanggaran, yakni dua kasus dugaan politik uang dan satu kasus keterlibatan salah seorang pegawai negeri sipil yang mendukung salah satu calon," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Fauzan Khairazi, Selasa, 8 Desember 2015.

Pemilihan Gubernur Jambi yang akan dilaksanakan Rabu besok diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Hasan Basri Agus (inkumben) dan Edi Purwanto serta pasangan Zumi Zola dan Fachrori Umar.

Menurut Fauzan, khusus laporan dugaan politik uang ditindaklanjuti bila terbukti terdapat unsur pidana. "Khusus politik uang ini nanti kami akan teruskan pengusutannya kepada pihak kepolisian," ujarnya.

Ketua Media Center pemenangan pasangan calon Zumi Zola-Fachrori Umar, Cecep Suryana, mengakui yang melapor tiga kasus tersebut ke Bawaslu adalah pihaknya.

"Tim kita melakukan aksi tangkap tangan. Ada dua kejadian upaya pembagian beras yang dilakukan tim pemenangan pasangan Hasan Basri Agus-Edi Purwanto. Dibagikan bungkusan beras bergambar stiker foto pasangan calon kepada masyarakat di Kabupaten Muarojambi. Satu kasus lagi ada tindakan salah seorang pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jambi secara terang-terangan melakukan kegiatan ikut tim sukses untuk memenangkan pasangan lawan kami", kata Cecep.

Ketua Media Center pemenangan pasangan calon Hasan Basri Agus-Edi Purwanto, Hasan Mabruri, membantah adanya politik uang di timnya.
"Kami akan mendalami apakah indikasi itu memang benar atau tidak. Menurut saya, itu tidak benar. Khusus pembagian beras, saya kira itu merupakan rekayasa untuk menjatuhkan pasangan calon kami yang dilakukan orang di luar tim kami," ujarnya.



SYAIPUL BAKHORI

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

14 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

16 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya