TEMPO.CO, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur membentuk Satuan Petugas Operasi Tangkap Tangan. Hal ini dilakukan untuk menangkap pelaku dan mencegah politik uang.
"Anggota satgas ini ada mahasiswa, Panwaslu, dan masyarakat," kata Ketua Bawaslu Sufyanto dalam acara apel pengamanan pemilihan kepala daerah serentak di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Senin, 7 Desember 2015.
Satgas ini, menurut dia, akan bekerja mulai H-1 pencoblosan. Mereka juga akan bekerja mengawasi tempat pemungutan suara.
"Karena TPS sangat rawan terjadinya pelanggaran," ujarnya.
Selain saat pemungutan, tutur dia, potensi politik uang juga rawan terjadi saat distribusi formulir C6 kepada calon pemilih. Banyak kemungkinan tim sukses menyelipkan stiker atau ajakan untuk memilih calon tertentu melalui panitia.
"Jadi, kalau ada yang memberi 'suvenir', harus ditolak," kata Sufyanto.
Saat ini, ucap Sufyanto, Bawaslu belum menemukan adanya politik uang. Hanya saja, kemarin dia mendapatkan laporan bahwa di salah satu desa di Kabupaten Gresik ada politik uang.
"Indikasinya memang ke sana, tapi sudah ditangani," ujarnya.
Pada 9 Desember mendatang, 19 kota dan kabupaten di Jawa Timur akan menggelar pilkada serentak.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
2 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
