INVESTIGASI PILKADA: Begini Trik Petahana Meraup Dukungan  

Senin, 7 Desember 2015 11:49 WIB

Foto Calon Walikota Semarang no urut 2. Hendi Hendrardi yang diusung PDIP. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Puluhan kiai bersama empat ribuan warga berkumpul di rumah Hendrar Prihadi di Lempongsari, Semarang. Akhir November lalu (Ahad malam, 29 November) itu, sang tuan rumah yang menjadi Calon Wali Kota Semarang menggelar acara ‘Digdoyo Tanpo Aji– Menang Tanpo Ngasorake (hebat tanpa aji-menang tanpa meremehkan).

Hadirin yang rata-rata memakai baju warna putih dan songkok melafalkan tahlil dan istighosah untuk mendoakan sang tuan rumah. Berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti, Hendi--sapaan Hendrar--berstatus sebagai calon inkumben. Status inilah yang memudahkan calon yang diusung PDIP ini menjaring dukungan.

Di acara itu, misalnya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga hadir, seperti Habib Ja’Far, Habib Umar Mutohar, KH Hadlor Ihsan, KH Hanif Ismail, dan ketua PC NU Kota Semarang KH Anasom, hingga Ketua Gerakan Pemuda Ansor Semarang Muhammad Busro. “Kami bersama sahabat-sahabat Ansor dan Banser siap memenangkan pasangan Hendi. Kami punya 8 ribu anggota,” kata Busro.

Sebagai inkumben, jaringan Hendi ke ormas lumayan banyak. Buktinya, ya itu tadi, dukungan ormas banyak yang mengalir. Mulai Ketua KONI, Pemuda Muhammadiyah, NU, HIPMI, asosiasi pedagang kaki lima, gerakan pemuda Ansor, dan lain-lain.

Dalam dokumen laporan pertanggungjawaban APBD 2014 yang diperoleh Tempo, rata-rata organisasi yang mendukung Hendi adalah baik yang mendapatkan bantuan sosial maupun hibah saat Hendi menjadi wali kota.

Berdasarkan audit BPK atas APBD 2014, hibah untuk KONI Semarang pada 2014 Rp 13,8 miliar, naik dibandingkan 2013 yang sebesar Rp 11 miliar. Ketua KONI dijabat Ihwan Ubaidillah. Ketua Dewan Pembina Ormas Lindu Aji mengerahkan ratusan anggotanya mendukung Hendi. Dalam kampanye terbuka di Simpang Lima, Rabu, 2 Desember, Ihwan ikut naik panggung bersama dengan ratusan pasukan yang mengenakan seragam Lindu Aji.

Berdasarkan audit BPK, masih ada puluhan organisasi lain yang dikucuri hibah, seperti Pemuda Pancasila Rp 25 juta, NU Rp 50 juta, Pemuda Muhammadiyah Rp 20 juta, KNPI Rp 476 juta, Ansor Semarang Rp 10 juta, dan lain-lain. Namun mereka membantah dukungan ke Hendi karena sudah diberi hibah. Meski audit BPK 2014 mencantumkan nama Ansor sebagai penerima hibah, ketua Ansor Busro malah membantahnya. “Saya tak pernah menerima bansos,” katanya. Ia mengklaim mendukung Hendi karena ideologi yang sama.

Menjelang pemilihan wali kota, anggaran hibah dan bansos di Kota Semarang melonjak drastis. Sesuai dokumen audit BPK, anggaran belanja hibah 2014 hanya Rp 57 miliar. Namun Hendi selaku Wali Kota menaikkan realisasi hibah menjadi Rp 113 miliar atau 196,21 persen. Realisasi ini melonjak drastis dibanding 2013 yang hanya Rp 1,9 miliar. Anggaran bantuan sosial 2014 juga naik. Pada 2013 hanya Rp 4 miliar, sedangkan pada 2014 menjadi Rp 7,7 miliar dengan realisasi Rp 6,3 miliar (81 persen). Dalam pantauan Tempo, seremoni pemberian bansos dan hibah selalu dilakukan Hendi saat menjabat sebagai Wali Kota. Biasanya diberikan di Kantor Balai Kota Semarang.

Selain APBD, Hendi diuntungkan dengan pemasangan fotonya melalui iklan layanan masyarakat di baliho-baliho milik pemerintah. Jauh hari sebelum tahapan pemilihan Wali Kota Semarang dimulai, mantan anggota DPRD Jawa Tengah tersebut sudah menebar fotonya melalui baliho-baliho di berbagai sudut kota. Mulai dari iklan zakat, iklan antinarkoba, antikorupsi, taat bayar pajak, cukai rokok, hingga ucapan selamat tahun baru, dan selamat hari raya Idul Fitri. Ini yang membuat calon iri. “Iklan kampanye dibatasi, tapi inkumben malah masang foto di mana-mana. Lihat saja itu foto Hendi,” kata Calon Wali Kota Soemarmo.

Kini, Hendi sudah lengser sejak Juli 2015. Namun masih saja ada baliho bergambar Hendi terpasang hingga kini. Misalnya di Jalan Setiabudi, tepatnya di dekat Swalayan ADA Banyumanik.

Hendi menyatakan, penyaluran bansos dan hibah sudah sesuai aturan. Penerima adalah mereka yang benar-benar berhak. Bahkan, kini penyaluran hibah dan bansos sangat ketat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. “Penerima bansos dan hibah juga harus membuat laporan pertanggungjawaban,” katanya.

ROFIUDDIN

Berita terkait

10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin

5 jam lalu

10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin

Wingko babat merupakan makanan tradisional dari area Kota Semarang. Kudapan dari parutan kelapa, tepung beras ketan dan gula ini cocok buat ngeteh.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

17 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

23 jam lalu

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya