Bawaslu Ajak Mahasiswa Jadi Pengawas Pilkada Serentak  

Senin, 7 Desember 2015 03:08 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Depok - Badan Pengawas Pemilu RI mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia menjadi pengawas pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tempat tinggalnya. Soalnya, pilkada serentak ini merupakan sejarah baru yang pertama kali dilakukan di negeri ini. Untuk itu, diharapkan ada partisipasi pemuda dalam mengawal dan mengawasinya.

"Di UI (Universitas Indonesia) sudah ada langkah awal deklarasi mahasiswa untuk mengawal dan mengawasi pilkada serentak. Itu sudah langkah bagus," ucap Ketua Bawaslu Muhammad, Ahad, 6 Desember 2015.

Saat ini, kata dia, Bawaslu telah memetakan seluruh tempat pemungutan suara yang berpotensi gangguan. Pemetaan itu dilakukan di setiap provinsi, berkaca pada pemilu sebelumnya. "Yang dipetakan TPS, yang pemilu kemarin ada kecurangan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, ada beberapa wilayah yang masih bermasalah pada daftar pemilih tetapnya. Ia meminta setiap panitia pengawas bisa mencermati masalah ini. Banyak, kata dia, orang yang berhak memilih, tapi tidak tercatat. Banyak pula yang tidak berhak memilih, tapi tercatat sebagai pemilih, seperti anggota polisi dan TNI.

"Bawaslu juga sudah mengantisipasi mobilisasi massa. Petugas di TPS harus mengetahui dengan pasti warganya yang punya hak pilih," ucapnya.

Presiden Center for Election and Political Party FISIP UI Chusnul Mar'iyah mengatakan bersama dengan Bawaslu ingin memastikan mahasiswa ikut memilih, mengawal, dan mengawasi pilkada serentak agar berlangsung damai, bebas politik uang, dan manipulasi suara.

"Perguruan tinggi negeri maupun swasta juga bertanggung jawab mengawasi. Sebab, pilkada serentak rawan pelanggaran, baik yang bersifat administrasi, kode etik penyelenggara, maupun pidana," ujarnya.

Menurut dia, pilkada serentak rentan pelanggaran karena merupakan arena kompetisi politik. Pada dasarnya, pilkada merupakan proses demokrasi milik rakyat seutuhnya. Rakyat yang menentukan secara langsung pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasinya.

"Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan membantu mengawasi proses pilkada agar pemilu berkualitas," ujar Chusnul.



IMAM HAMDI

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

19 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

22 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya