Kampanye Lewat Facebook, PNS Ini Terancam Pidana  

Minggu, 6 Desember 2015 18:08 WIB

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Banjarmasin - Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan melaporkan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru Nurliani Dardie karena diduga telah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang akan bertarung dalam pilkada serentak, yang akan digelar pada Rabu, 9 Desember 2015.

“Terlapor (Nurliani Dardie) berkampanye lewat media sosial. Dalam satu-dua hari ke depan, kami segera kirim laporan ke Menteri PAN-RB. Seminggu lalu kami sudah laporkan ke Gakkumdu, tapi keputusannya belum keluar,” kata Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Mahyuni, Ahad, 6 Desember 2015.

Menurut Mahyuni, pegawai negeri itu terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bahkan, menurut Mahyuni, sikap Nurliani tersebut sudah menjurus pada pelanggaran pidana pilkada. Alasannya, Nurliani mengunggah gambar berikut kalimat ajakan untuk mempengaruhi orang buat mencoblos pasangan calon.

“Kami sudah periksa terlapor, tapi yang datang pengacaranya. Yang bersangkutan memang terbukti melakukan kampanye, tapi kami tidak bisa menindak, hanya merekomendasikan kepada Gakkumdu kalau ada unsur pelanggaran pidana pilkada,” tuturnya.

Dari penelusuran Tempo melalui akun Facebook milik Nurliani, ia aktif membagikan tautan gambar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2, Sahbirin Noor-Rudy Resnawan. Apabila terbukti ada pelanggaran pilkada, Mahyuni mengatakan, terlapor seharusnya dicopot dari jabatan strukturalnya.

DIANANTA P SUMEDI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya