Ini Cara Istri Calon Wali Kota Berkilah Ikut Kampanye  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Sabtu, 5 Desember 2015 19:57 WIB

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan KPUD mempersiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di gudang logistik KPUD Surakarta, Jawa Tengah, 26 November 2015. Diperlukan waktu sepuluh hari persiapan untuk mendistribusikan logistik Pilkada ke TPS pada H-3. TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Surakarta - Wanita ini, Sri Subakti, adalah pegawai negeri di Dinas Sosial Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tapi dia juga berstatus sebagai istri calon wali kota Surakarta, Anung Indro Susanto. Anung berpasangan dengan Muhammad Fadjri bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.

Kini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surakarta memeriksa Sri Subakti karena ada laporan Sri Subakti melakukan kampanye di tempat ibadah. Pemeriksaan pun tidak berlangsung di kantor Panwaslu setempat, melainkan di Hotel Indah Palace, Sabtu, 5 Desember 2015. "Kebetulan Panwaslu juga sedang ada beberapa kegiatan di hotel ini," kata Ketua Panwaslu Surakarta Sri Sumanta.

Menurut dia, Panwaslu mendapat laporan bahwa Sri Subakti berkampanye dalam kegiatan pengajian di satu masjid yang berada di daerah Pasar Kliwon, Surakarta. Dalam acara itu, Sri Subakti membagikan pamflet yang diduga bermuatan materi kampanye.

Padahal, Sri Subakti merupakan pegawai negeri sipil yang dilarang terlibat kampanye. "Meskipun yang bersangkutan merupakan istri salah satu calon," kata Sri Sumanta. Selain itu, tempat ibadah merupakan lokasi yang harusnya steril dari kegiatan kampanye politik. Dalam laporan tersebut, Sri Subakti diduga melakukan dua pelanggaran sekaligus.

Apa kata istri calon wali kota ini? Liek Palali, anggota tim kampanye Anung Indro Susanto-Muhammad Fadjri, yang mengurus advokasi membantu menjawab. Liek mengatakan Sri Subakti yang juga pegawai negeri di Dinas Sosial itu hadir dalam pengajian sebatas sebagai undangan. “Dia diundang oleh kelompok pengajian ibu-ibu yang ingin mengenal istri calon wali kota dengan lebih dekat," kata Like Palali.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

13 Januari 2024

Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

Bawaslu akan segera menggelar seleksi pengawas TPS atau PTPS gelombang kedua pada 24 Januari-7 Februari 2024. Begini syarat pendaftaran peserta.

Baca Selengkapnya

Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

24 Desember 2023

Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menteng menemukan sejumlah orang memakai baju pasangan capres-cawapres 2024 di area CFD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

29 Juni 2018

Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

Sebanyak dua orang sempat ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pilkada Kota Bekasi pada Rabu 27 Juni 2018 lalu.

Baca Selengkapnya

Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

17 Mei 2018

Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

Pemberian bantuan seperti bingkisan lebaran atau Ramadan tidak boleh ada simbol-simbol tentang pemilihan kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya